Wakil Ketua DPRD NTB Sarankan Pekerja Terima Besaran UMP 2024

PEKERJA : Tampak saat salah seorang pekerja bangunan menuntaskan pekerjaannya.(NASRI/RADAR LOMBOK)

MATARAM – Pemprov akhirnya menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 sebesar Rp 2.444.067. Angka ini meningkat 3,06 persen atau hanya Rp 72.660 dari UMP NTB tahun 2023 sebesar Rp 2.371.407.

Menurut Wakil Ketua I DPRD NTB Nauvar Furqoni Farinduan, UMP tahun 2024 telah melihat ekosistem secara menyeluruh. Ekosistem pekerja, daya beli, hingga dunia usaha. Karenanya, dalam hal pembahasan kenaikan UMP, diakuinya, pemerintah dihadapkan pada situasi dan kondisi yang dilematis. Terlebih semuanya saling berkaitan.

“Pemerintah di satu sisi dengan daya dan upayanya, menjaga harga kebutuhan pokok, dan menekan angka inflasi agar daya beli pekerja atau buruh meningkat. Namun di sisi lain, kenaikan UMP tidak memberatkan pelaku usaha dan dunia industri,” kata Naufar, kemarin.

Ia berharap pihak-pihak terkait jangan memandang hanya dari besaran angka UMP. Akan tetapi dengan adanya UMP tersebut, pemerintah memberikan gambaran kepada dunia usaha dan industri untuk memenuhi setiap hak pekerjanya.

“Ada saja kita temukan oknum pengusaha yang semaunya memberi gaji kepada karyawannya. Nah dengan UMP ini, sebagai bentuk intervensi pemerintah agar hak-hak pekerja harus diberikan,” tandasnya.

Anggota Komisi V DPRD NTB H Bohari Muslim meminta agar pembahasan perihal UMP 2024 disikapi dengan pikiran jernih. Besaran angka yang ditetapkan saat ini, telah dihitung berdasarkan formula yang jelas.

“Karena kalau kenaikan besaran UMP terlalu tinggi, ini juga tidak baik. Jangan sampai gaji naik, tetapi perusahaan yang bangkrut, kita nggak ingin kondisi ini terjadi,” kata Bohari.

Adanya anggapan bahwa UMP NTB 2024 sebesar Rp 2.444.067, dinilai tidak layak, politisi Partai Nasdem mengatakan, semua itu dikembalikan ke sudut pandang masing-masing. Meski keputusan ini tidak bisa memuaskan semua pihak, dirinya menilai hal tersebut wajar. Pro kontra dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tentang hajat hidup orang banyak, akan tetap menyertai.

Kendati demikian, pihak dunia usaha dan industri tidak boleh berpuas diri terhadap keputusan tersebut. Karena DPRD NTB akan melakukan pengawasan intensif dan tegas terhadap pembayaran gaji karyawan dengan aturan baru tersebut, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2024.

“Kalau kami menerima laporan atau ada temuan, kami akan turun ke lapangan, bila perlu akan kami panggil Disnakertrans untuk dimintai keterangan bagaimana pengawasan terhadap perusahaan, kalau tidak memenuhi perjanjian kerja ini,” pungkasnya.

Ditemui terpisah, Asisten II Setda NTB Fathul Gani turut merespons kontra dan ketidakpuasan penetapan angka UMP NTB Tahun 2024, yang dihitung pemerintah, dari serikat pekerja.

“Tidak masalah karena setiap orang pasti punya pandangan yang berbeda soal itu, maka kenaikan Rp 72 ribu sekian, sudah melalui proses, hitung-hitungan,” jelasnya. (rie)

Komentar Anda