MATARAM–Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalilah dinyatakan sudah positif terjangkit covid-19.
Lalu bagaimana dengan roda pemerintahan Pemprov NTB? Apakah Kantor Gubernur akan berlakukan lockdown untuk sementara waktu?
Asisten I Pemprov NTB Bidang Pemerintahan, Hj Baiq Eva Nurcahya Ningsih menegaskan, roda pemerintahan tetap berjalan seperti biasa. “Roda pemerintahan tetap jalan,” ucap Eva kepada Radar Lombok, Sabtu malam (13/3).
Positifnya Wagub kata dia cukup mencengangkan. Pasalnya, selama ini Wagub merupakan simbol perlawanan NTB memerangi virus corona. Wagub selalu terdepan berbicara penerapan protokol kesehatan.
Wagub juga sudah dua kali menerima vaksin sinovac. Catatan Radar Lombok, pertama kali Wagub menerima vaksin 14 Januari. Kemudian vaksinasi kedua 28 Januari. Namun ternyata, tetap juga terkena corona.
Meski Wagub positif corona, Kantor Gubernur dipastikan tidak akan menerapkan kebijakan lockdown. “Ndak sih ditutup, saya tetap ada di kantor. Ndak (lockdown, red)” kata Baiq Eva.
Kemudian bagaimana kondisi Wagub saat ini? Menurut Eva, kesehatan Wagub baik-baik saja meski sudah terjangkit corona.
Namun untuk meminimalisir penularan covid-19, tentu saja akan lebih banyak diterapkan work from home (WFH). “Kondisi ibu baik, jadi hanya isolasi mandiri,” terang Eva.
Untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19, Wagub memang tidak akan masuk kantor lagi untuk sementara waktu. “Untuk memutus mata rantai penularan, kan bisa kerja online,” imbuh Eva.
Terkait dengan positifnya Wagub NTB, Satgas Covid-19 Provinsi NTB belum memberikan keterangan apapun. Pejabat Dinas Kesehatan maupun Diskominfotik yang dihubungi Radar Lombok, belum memberikan pernyataan.
Begitu pula dengan rilis pasien Covid-19 pada hari Sabtu (13/3), belum ada keterangan apakah nama Wagub juga dimasukkan dalam rilis atau dirahasiakan. Namun, ada inisial R dengan nomor pasien 9930 dengan alamat Kelurahan Rakam Kecamatan Selong, Lombok Timur. Usia inisial R 52 tahun. Keterangan tersebut mirip dengan identitas Wagub.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr Hamzi Fikri yang dimintai penjelasannya, belum memberikan respons. Begitu pula dengan pejabat terkait lainnya. (zwr)
