TANJUNG–Wakapolres Lombok Utara Kompol Setia Wijatono resmi digantikan oleh Kompol Samnurdin. Pelaksanaan serah terima jabatan (sertijab) berlangsung di halaman mapolres dipimpin Kapolres AKBP Feri Jaya Satriansyah, Senin (18/10).
“Saya meminta anggota dalam melaksanakan tugas jangan dianggap sebagai suatu beban, tetapi laksanakanlah dengan hati yang tulus dan ikhlas. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik dalam mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa dan negara melalui institusi Polri,” ujar Feri.
Untuk pejabat yang telah menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya di lingkungan Polres Lombok Utara, ia memberikan apresiasi karena telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan dengan baik. Pembuktian dari pelaksanaan tugas yang baik tersebut, yakni telah mampu membangun komunikasi yang baik dengan semua komponen yang ada di Polres Lombok Utara. “Saudara sudah mampu tampil baik dalam membantu pimpinan, mampu bekerja sama sehingga pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan dengan baik yang akhirnya bermuara pada situasi Kamtibmas,” terangnya.
Sementara kepada pejabat baru, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasi Yanmin Dit Intelkam Polda NTB diyakini akan lebih mudah melakukan penyesuaian. “Saya berharap semoga kita dapat bekerja sama dengan baik dan segera menyesuaikan diri dengan dinamika tugas operasional yang ada,” imbuhnya.
Terkait terbitnya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, tentunya di Polres Lombok Utara akan melakukan penyesuaian.
Hal itu juga bertalian dengan dinamika pengangkatan pejabat pada level tertentu di bidang pembinaan dan satuan fungsional, seperti pengukuhan Kabag Sumda menjadi Kabag SDM dan pengangkatan pejabat Kabag Log pada tingkat Polres. “Termasuk juga pengukuhan pejabat setingkat Kasubbag di masing masing bagian dan pejabat seksi di tingkat Polres yang mengalami perubahan struktur dan eselon jabatan,” jelasnya.
Terkait siapa yang menduduki jabatan tertentu, hal tersebut sudah melalui mekanisme dan proses yang ada karena pimpinan selalu mempertimbangkan aspek kemampuan dan kebutuhan organisasi serta keseimbangan kepentingan personel bersangkutan pada tatanan adat, agama dan kehidupan bermasyarakat dengan kepentingan tugas yang dibebankan kepada personel bersangkutan.
“Hal ini agar terbangun kenyamanan dalam bekerja dan kenyamanan dalam kepentingan hidup bermasyarakat yang lebih kita kenal dengan keseimbanagan darma agama dengan darma negara. Bila maksud dan tujuan pimpinan tersebut mampu dipahami secara baik, tentu tidak ada yang merasa terpinggirkan oleh kebijakan pimpinan dalam hal mutasi jabatan ini karena semuanya berpijak pada tujuan pelaksanaan tugas yang lebih baik,” imbuhnya. (flo)
