Wagub Tuntut Tanggung Jawab Pemkot Mataram

SATUKAN PERSEPSI : Wagub NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah bertemu dengan para pimred media arus utama untuk menyatukan persepsi tentang Covid-19 di Ruang Anggrek Kantor Gubernur, Selasa (7/7). (AZWAR ZAMHURI/RADAR LOMBOK )
SATUKAN PERSEPSI : Wagub NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah bertemu dengan para pimred media arus utama untuk menyatukan persepsi tentang Covid-19 di Ruang Anggrek Kantor Gubernur, Selasa (7/7). (AZWAR ZAMHURI/RADAR LOMBOK )
Advertisement

MATARAM – Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah menggelar pertemuan dengan para pimpinan redaksi (pimred) media arus utama yang ada di Provinsi NTB, Selasa (7/7). Salah satu poin penting dalam pertemuan tersebut, adanya kekecewaan dan kemarahan Wagub kepada Pemkot Mataram terkait penanganan Covid-19. 

Penanganan Covid-19 di Provinsi NTB cukup baik secara keseluruhan. Terbukti dengan kesehatan dan perekonomian daerah yang lebih baik dibandingkan dengan provinsi lain. Namun semua itu tercoreng oleh sikap Pemkot Mataram yang tidak serius melakukan penanganan Covid-19. 

Mataram sebagai daerah ibu kota Provinsi NTB, seharusnya bisa memberikan contoh yang baik bagi kabupaten/kota lainnya. “Mataram dan Lombok Barat zona merah. Merahnya Mataram belum ada perbaikan sampai sekarang,” sesal Wagub di ruang Anggrek Kantor Gubernur. 

Setiap hari, kata Wagub, ada saja orang meninggal dunia akibat Covid-19 di Kota Mataram. Namun anehnya, penerapan protokol kesehatan tidak ditegakkan. Padahal, kabupaten/kota lain yang statusnya sudah zona hijau begitu ketat memperlakukan disiplin protokol kesehatan. 

Pemkot Mataram dinilai tidak serius memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Pusat perbelanjaan dibuka, destinasi wisata dan lain sebagainya bebas orang berkerumun tanpa menerapkan standar protokol kesehatan. “Saya sangat sesalkan kota Mataram, kenapa tidak seperti kabupaten/kota lain? Buka toko, buka tempat keramaian, tapi mana tanggungjawabnya? Sekarang kita lihat orang meninggal setiap hari, siapa yang mau kita salahkan,” gerutu Wagub. 

Seharusnya, Pemkot Mataram di bawah kepemimpinan H Ahyar Abduh dan H Mohan Roliskana mengerahkan jajarannya untuk memastikan penerapan protokol Covid-19. Bukan justru membiarkan rumah ibadah dan pusat keramaian lainnya bebas tanpa penegakan aturan. Pemprov NTB bersama TNI/Polri, sudah maksimal membantu Pemkot Mataram. Bahkan pemprov sendiri melakukan program masterisasi khusus di kota Mataram. Puluhan lokasi didatangi oleh organisasi perangkat daerah (OPD) pemprov. “Tapi OPD Mataram mana? Kenapa orang yang membantu justru lebih semangat. Mataram seharusnya yang lebih semangat,” ujar Wagub. 

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Provinsi NTB, begitu kompak melakukan berbagai cara agar penyebaran Covid-19 bisa dihentikan. “Tapi kita yang dibantu juga harusnya all out. Daerah wisata yang tidak bisa dikontrol, tutup saja. Kalau mau buka, ya dijaga. Dikontrol. Toko tutup juga kalau gak mau terapkan protokol kesehatan, pasar gak usah berikan orang masuk kalau tidak pakai masker. Saya tuntut keseriusan Pemkot Mataram,” tegas cucu pahlawan nasional ini. 

Koordinasi Pemkot Mataram juga lemah. Seharusnya, para pejabat kota Mataram menjadi garda terdepan. Dengan begitu, orang yang memberikan bantuan merasa dihargai. Upaya sosialisasi, edukasi dan preventif yang dilakukan Pemkot Mataram, tidak serius seperti yang dilakukan kabupaten/kota lain. “Saya minta Mataram lebih serius, supaya NTB tidak rusak. Ini setiap hari ada kematian, ada kasus. Kemarin Mataram 17 kasus baru. Kita mohon keseriusan Pemda Mataram untuk penerapan disiplin,” pinta Wagub. 

Penegakan protokol Covid-19 di Mataram sudah tidak boleh ditoleransi. Kekuatan penuh harus diturunkan. “Pol PP Mataram, Dikes, dan lain-lain apakah sudah turun? Mungkin pasar susah, tapi setidaknya pasar bersih. Sehingga kasus di Mataram bisa turun. Tadi saya turun ke pasar, gak ada Pol PP kota Mataram, gak ada Disdag, gak ada semua,” ungkapnya. 

Apabila Pemkot Mataram serius menangani Covid-19, Wagub yakin jumlah korban bisa diminimalisir. “Ikhtiar tidak akan mengkhianati hasil. Tapi di Mataram, justru persepsinya saja berbeda,” kesal Wagub. 

Alih-alih bekerja maksimal, justru yang terjadi sebaliknya. Beberapa tokoh di kota Mataram membuat pernyataan yang membuat masyarakat tidak percaya dengan bahaya Covid-19. Tujuannya mungkin ingin viral, dikenal di Indonesia. Namun dampak buruk yang ditimbulkan sangat besar. “Jangan ada tokoh dari rumah sakit, atau DPRD yang buat statemen meresahkan masyarakat. Adanya statemen tidak bisa dipertanggungjawabkan membuat masyarakat rancu. Ada yang bilang Covid-19 bahaya, ada yang bilang tidak bahaya. Gak main-main lho biaya penanganan Covid-19, belum lagi dampak ekonomi. Luar biasa dampaknya. Jangan saling melemahkan seperti yang terjadi di Mataram,” kata Wagub. 

Wagub merasa sangat miris, ada orang yang tega membuat masyarakat bingung. Bahkan dengan sengaja membuat masyarakat tidak memahami Covid-19 dengan benar sehingga menjadi tidak karuan. Orang yang memberikan pernyataan tersebut memang menjadi terkenal. Namanya disebut hingga pusat. Namun apalah artinya apabila terkenal dengan membahayakan nyawa masyarakat. “Yang bilang corona cukup diobati dengan bahagia, mana tanggungjawabnya sekarang? Setiap hari orang Mataram meninggal,” kesal Wagub. 

Sikap Pemkot Mataram yang tidak serius bekerja mengubah zona merah menjadi hijau, dampaknya juga membuat kabupaten/kota lain khawatir. Sehingga tidak heran apabila pemerintah Kabupaten Lombok Timur melarang orang dari Mataram berwisata ke Sembalun. 

Selain itu, Wagub juga meminta agar tracing kontak terus dilakukan secara massif. Jangan sampai ada kesengajaan tidak maksimal melakukan tracing agar kasus baru tidak bertambah. Apalagi kalau dilihat dari data jumlah OTG dan PDP, Kota Mataram menunjuk belum maksimal melakukan tracing. 

Apabila alasan Pemkot Mataram tidak maksimal bekerja karena kekurangan anggaran, Wagub justru semakin kecewa. “Bicara anggaran, sama susahnya semua daerah. Makanya harus all out. Saya tidak mau ada kata-kata kurang anggaran. Gak ada duit, gak mau edukasi? Itu terlalu naif dan memalukan. Kalau ada di Provinsi bilang gak ada anggaran terus tidak maksimal kerja, oww udah selesai itu. Itu gak punya hati nurani,” ucapnya. 

Wagub mengaku terpaksa bicara keras melalui media atas sikap Pemkot Mataram. Pasalnya, selama ini sudah berkali-kali diingatkan namun tidak ada upaya perbaikan yang signifikan. “Saya berkepentingan agar NTB ini hijau, kab/kota semua hijau. Yang zona merah itu, idealnya gak boleh ngapain-ngapain. Tutup semua. Kalau buka, ya kerahkan aparat untuk mengontrol. Kasian juga kab/kota lain khawatir ketika orang Mataram datang,” kata Wagub. 

Salah satu tujuan orang nomor dua di NTB ini bertemu dengan para Pimred media, untuk menyatukan persepsi. Terutama memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya Covid-19. 

Pantauan Radar Lombok di lapangan, penerapan protokol kesehatan di pusat-pusat keramaian hanya sebatas jargon saja. Nyatanya, masyarakat bebas berkumpul tanpa menggunakan masker. Misalnya saja di pantai Gading, sudah terpampang spanduk jalan masuk ke pantai bahwa area tersebut wajib masker. Namun sama sekali tidak ada petugas yang melakukan pengawasan. Anak-anak hingga orang dewasa yang datang ke pantai Gading lebih banyak tidak menggunakan masker. 

Begitu pula di pasar-pasar. Meski aturannya sudah jelas wajib masker, namun banyak anak-anak dan orang tua tidak menggunakan masker. “Males saya pakai masker,” ujar salah seorang warga di pasar Cemara, Selasa (7/7). 

Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov NTB, H Najamuddin Amy dalam kesempatan tersebut menyampaikan banyak terima kasih kepada media yang selama ini sangat membantu pemerintah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. “Teman-teman media sudah sangat membantu, ini demi NTB kita,” ucap Najam.

Wali Kota Mataram, H Ahyar Abduh yang dikonfirmasi mengaku sangat serius menanganani pandemi Covid-19. Meski kondisi jumlah pasien cenderung bertambah dan trend penurunan kecil. Tapi pihaknya tetap serius menangani persoalan ini. ‘’Kita tetap serius dan tetap bekerja berikhtiar agar penularan Covid-19 ini bisa kita tekan,’’ katanya.

Jubir Penanganan Covid-19 Kota Mataram, I Nyoman Suwandiasa membantah keras tudingan Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalilah. Menurutnya, upaya Kota mataram tidak bisa diukur sesederhana yang disampaikan. Walaupun konidisi di lapangan masih ada masyarakat yang tidak menggunakan masker di area publik.  Namun ada persoalan yang lebih mendasar dijadikan parameter jelas. ‘’Kita menolak keras statemen itu. Kota Mataram dari awal sangat konsen menangani persoalan dengan berbagai program. Baik itu kontak tracing yang intensif. Lalu ada program PCBL dan Mataram bermasker. Persoalan ini tidak bisa dilepaskan arus kuat pemberlakuan new normal. Dis amping itu ada kejenuhan warga kita selama beberapa bulan. Warga mungkin butuh refresing. Tapi itu tidak mengurangi kerja kita untuk mengingatkan menjalankan protokol penanganan Covid-19,’’ jelasnya.

Pernyataan Wagub NTB Hj Sitti Rohmi Djalillah ini juga dinilai memojokkan Kota Mataram. Pernyataan itu dinilai tidak elok karena pemprov tidak pernah fokus dan peduli dari awal kasus Covid-19. ‘’Itu kesalahan Pemprov NTB yang tidak becus menangani Covid-19 sejak awal. Karena melakukan pembiaran sementara daerah memiliki keterbatasan. Seperti contoh pembiaran Bandara Internasional Lombok (BIL) yang beroperasi pada awal Maret lalu,’’ sesal Ketua Pansus Covid-19 DPRD Kota Mataram, Abdur Rahman.

Banyak hal-hal tidak jelas dilakukan Pemprov NTB. Sejak awal penyakit tersebut menyebar di beberapa daerah. Semestinya pemprov sudah melakukan langkah-langkah dari awal untuk menekan penurunan kasus.

Bila saling menyalahkan, persoalan ini bakal bertambah pajang. Pemprov NTB semestinya memberikan solusi yang terbaik. Karena Kota Mataram saat ini masih status zona merah. Peran dari Pemprov NTB, selama ini tidak terlalu signifikan di Kota Mataram. Meski menjadi jatung Provinsi NTB, namun pemprov lebih memilih daerah lain. ‘’Ini persoalan yang sudah di depan mata. Ini harus mereka pikirkan, bukan saling menyalahkan,’’ sesal politisi Partai Gerindra ini. (zwr/dir/*)