Wagub Tegur SKPD Realisasi Anggaran Rendah

H Muhammad Amin (AZWAR ZAMHURI/RADAR LOMBOK)

MATARAM – Wakil Gubernur NTB, H Muhammad Amin akan melayangkan teguran kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang capaian realisasi anggarannya rendah. Terlebih lagi masalah tersebut selalu saja terjadi setiap tahun.

Menurut Wagub, sebenarnya setiap waktu SKPD digenjot untuk eksekusi anggaran sesuai perencanaan. Pengawalan tetap dilakukan sejak awal tahun. "Nanti kita tegur, setiap waktu juga kita selalu tegur mereka dan ingatkan," ujarnya kepada Radar Lombok usai menutup acara Gelaran Tekhnologi Tepat Guna (TTG) Nasional ke-XVIII di Islamic Center, Sabtu lalu (26/11).

Sebagai bentuk keseriusannya, dirinya akan langsung meminta laporan secara resmi. Semua harus diperjelas kendala dan hambatan yang selama ini dialami setiap SKPD. Terutama yang capaian realisasi anggarannya selalu rendah setiap tahun.

Wagub sendiri sejauh ini belum melakukan pemetaan SKPD-SKPD mana saja, yang setiap tahun realisasi anggarannya rendah. "Saya belum punya catatan khusus, karena juga setiap tahun tidak sama. Tapi nanti kita inventarisir sedetail-detailnya," kata politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini.

Sikap tegas terkait realisasi anggaran penting dilakukan. Mengingat saat ini juga sedang dilakukan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2017. Jangan sampai, realisasi rendah tahun 2016 ini terulang kembali tahun anggaran 2017 mendatang.

Khusus untuk tahun anggaran 2016, evaluasi besar-besaran akan dilakukan pada tanggal 25 Desember mendatang. Setiap SKPD benar-benar akan dilihat secara mendetail realisasi anggarannya. "Tapi memang persoalan kita ini kan, kalau akhir tahun itu menumpuk realisasi anggarannya. Benar sudah yang dikatakan teman-teman dewan, itu terus kami jadikan sebagai bahan masukan," ujar Wagub.

Untuk tahun 2017, Wagub tidak ingin lagi terjadi realisasi anggaran menumpuk di akhir tahun. Semua harus sesuai dengan perencanaan. Setiap SKPD diharuskan mampu menyerap anggaran sesuai target yang telah ditetapkan. Tahun 2016, cukuplah menjadi tahun terakhir hal semacam ini terjadi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, H Rosiady Sayuti mengingatkan seluruh pejabat untuk bekerja dengan baik. "Kita minta mereka kerjakan tugasnya dengan baik dan serapan anggaran bisa semaksimal mungkin," ucap Rosiady yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB.

Sebagai seorang pejabat ujar Rosiady, tidak perlu repot atau khawatir dengan mutasi. Perombakan merupakan hal yang wajar dalam birokrasi. Namun apabila seorang pejabat terbukti mampu bekerja dengan baik sehinga realisasi anggaran sesuai target, tentunya Gubernur tidak akan menggeser pejabat tersebut ke jabatan yang kurang baik.

Tetapi sebaliknya, apabila kinerja seorang pejabat tidak memuaskan tentunya menjadi penilaian pembina kepegawaian, dalam hal ini Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi. "Jadi silahkan saja kerja dengan baik, maksimalkan realisasi anggaran," himbaunya.

Dalam kesempatan tersebut, Rosiady juga mengingatkan bahwa perombakan jabatan akan dilaksanakan sebelum hari Natal, 25 Desember mendatang. Banyak pejabat akan terkena karena juga harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah (Perda) Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Meskipun begitu, Rosiady menjamin tidak akan ada pejabat yang di-nonjob-kan.  Semua dipastikan  mendapat jatah posisi sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya. "Untuk penyesuaian dengan Perda OPD, memang beberapa eselon II bergeser.  Tapi kita sudah hitung kok semuanya aman, tiak akan ada yang tidak ada posisi. Intinya bekerja saja dengan baik, tidak usah khawatir. Maksimalkan realisasi anggaran," ungkap Rosiady. (zwr)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid