MATARAM—Memvalidasi data penerima program Jaring Pengaman Sosilal (JPS) Gemilang NTB, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, dalam acara Jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi (Jangzulmi) yang disiarkan secara langsung melalui RRI dan live streaming, Kamis lalu (16/4/2020), Wagub Ummi Rohmi minta kepala desa (Kades) sebagai ujung tombak pemerintahan desa agar mendata masyarakatnya yang layak mendapatkan bantuan.
“Untuk pendataan bantuan, saya rasa ini ujung tombaknya di desa. Karena data yang dikatakan memang banyak yang balum pas dan tidak sesuai,” ujar Wagub.
Ummi Rohmi menyadari, data penerima bantuan memang masih perlu dilakukan validasi, agar tepat sasaran. Karena jangan sampai yang dapat bantuan itu masyarakat yang sudah kategori mapan (kaya), sehingga data harus divalidasi.
Siapa yang akan melakukan validasi, lanjut Ummi Rohmi. Sebenarnya yang harus memvalidasi data adalah Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepada Desa, perangkat desa dan tokoh masyarakat yang ada di desa berembuk bersama untuk menentukan warga yang layak mendapatkan bantuan. “Jangan sampai disalah gunakan, harus betul-betul obyektif. Ujung tombaknya ada di kepala desa untuk memvalidasi, dan kemudian melaporkan kepada Dinas Sosial Kabupaten, dan selanjutnya ke Provinsi,” tegasnya.
Menurutnya, ada media untuk melakukan validasi data yang sedang dipersiapkan pemerintah provinsi. Namun masih perlu diseragamkan, sehingga pihaknya sedang mendorong agar bisa segara digunakan. “Kita memang ada media untuk validasi, tetapi ini memang masih belum kita seragamkan untuk dilakukan. Maka ini yang kita dorong terus supaya bisa dilakukan di desa,” ujarnya.
Diketahui, program JPS Gemilang digagas untuk meminimalisir dampak ekonomi dan sosial atas wabah Covid-19 di NTB. Pemerintah Provinsi NTB mengalokasikan paket bantuan JPS Gemilang bagi masyarakat kurang mampu sebanyak 105.000 KK se NTB, dalam bentuk paket Sembako Plus. Terdiri dari beras, telur, minyak goreng, teh, minyak kayu putih, dan lainnya. Dimana satu paketnya senilai Rp 250.000,- per KK per bulan, dan akan diberikan selama masa Darurat Covid-19 yakni dalam tempo tiga bulan ke depan.
Sebelumnya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. Ridwan Syah, M.Sc., M.M., MTP menyampaikan bahwa JPS ini akan disalurkan guna membantu keluarga sangat miskin, miskin dan rentan miskin yang belum tercover oleh bantuan Pemerintah Pusat. Jumlah keluarga yang akan disasar sebanyak 105 ribu KK.
“Sebagaimana kita ketahui di NTB ini terdapat 863.000 kepala keluarga yang miskin hingga rentan miskin. Yang telah di bantu oleh Pemerintah Pusat itu sekitar 500.000 kepala keluarga. Sisanya masih sekitar 300 ribuan lebih. Sebanyak 105.000 ini dari Pemerintah Provinsi yang merupakan penduduk sangat miskin, miskin, hingga rentan miskin di desil 1,2 dan 3 yang masuk dalam daftar orang-orang yang ada di basis data terpadu. Sisanyanya untuk warga terdampak Covid-19 lainnya,” ungkap Ridwan kemarin.
Berdasarkan data di atas, terdapat puluhan ribu KK yang belum terselesaikan oleh Pemerintah Provinsi. Diharapkan masyarakat miskin yang belum tercover tersebut akan diselesaikan dengan cara berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota.
Program JPS Gemilang ini berupa paket sembako yang teridiri dari beras 10 kg, minyak goreng 1 L, telur 20 butir, dan paket suplemen yang berupa masker dan lainnya. “Sebagaimana arahan Gubernur dan Wakil Gubernur, prinsip yang sangat mendasar dari JPS ini adalah memaksimalkan semua isi bantuan ini merupakan produk lokal. Ini untuk mendorong UKM dan IKM kita, karena mereka juga turut terdampak,” jelas Ridwan.
Lebih jauh Ridwan Syah juga menjelaskan bahwa JPS Gemilang ini direncanakan berjalan selama tiga bulan yakni, bulan April, Mei dan Juni. Namun demikian rentang waktu dari pelaksanaan JPS Gimilang ini dapat saja bertambah tergantung pada kondisi kedepan nantinya.
“Saat ini pemerintah sedang melakukan refocusing anggaran.Anggaran mana yang dapat ditunda, kita arahkan unuk melakukan antisipasi dampak sosial ekonomi akibat covid-19 ini sendiri, selain pada pencegahan dan penanganannya,” terangnya.
Ia menerangkan bahwa total dana yang disiapkan Pemerintah Provinsi NTB untuk kegiatan selama tiga bulan ini sekitar Rp 160 miliar rupiah, yang sudah terserap untuk alat pelindung diri (APD) dan lain lain sebesar 20 miliar. Sementara untuk jaring pengaman sosial selama tiga bulan sebesar Rp 80 miliar. Sisanya pemerintah menyiapkan Rp 60 miliar untuk keadaan darurat. (sal)
