SELONG — Berbagai elemen masyarakat di Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur (Lotim), mulai bereaksi menyikapi wacana Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, yang akan menghibahkan aset berupa lahan dan gedung eks Akademi Keperawatan (Akper) di lokasi tersebut, ke Yayasan NWDI Pancor. Warga Sakra dengan tegas menyatakan sikap menolak jika aset Pemprov itu dihibahkan begitu saja ke yayasan tersebut.
Kepala Desa Sakra, Lalu Anugrah Bayu Adi dengan tegas mengatakan, apapun alasannya sebagian besar masyarakat Sakra tetap menolak jika eks gedung Akper itu akan dihibahkan Pemprov NTB ke salah satu yayasan. Penolakan itu tmenurutnya idak hanya datang dari satu orang saja, melainkan disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat yang ada di wilayah tersebut.
“Kalau memang mau dihibahkan, kenapa harus ke NWDI. Terlebih lagi Wakil Gubenur NTB kan notabene orang Yayasan NWDI. Dan perlu kita ketahui juga, bahwa NWDI ini juga sudah kaya,” kata Anugrah.
Tidak hanya itu imbuhnya, pembangunan Akper ini memiliki sejarah yang panjang. Lahan tempat dibangunnya gedung Akper tersebut, merupakan lahan asli milik warga setempat. Namun seiring waktu tanah itu diambil alih oleh pemerintah untuk dijadikan aset.
“Mereka harus tau asal-usul tanah tempat dibangunnya Akper ini. Tanah ini punya warga Sakra. Tapi pada zaman ketika terjadi eskalasi politik, tanah itu dipinjamkan ke pemerintah. Karena ketika itu pemerintah tidak bisa menggaji pegawainya. Makanya tanah itu di jual dan uangnya dipakai untuk menggaji pegawainya. Tapi entah kenapa tanah itu sekarang berubah statusnya menjadi asset,” heran dia.
Hal lainnya yang menjadi dasar penolakan mereka ujar dia, karena niat awal pembangunan Akper ini tak lain agar menjadi salah satu kebanggaan dan ikon bagi masyarakat Sakra.
Penolakan sama juga dilontarkan tokoh Sakra lainnya, Erwin Wijaya. Ditegaskan apa yang menjadi sikap mereka ini bukan tanpa alasan. Jika melihat sejarah sebelumnya, pembentukan Akper ini merupakan pergerakan awal dari Lalu Srinata dan Bupati Sekarang Sukiman Azmy.
Ke dua tokoh inilah yang menginginkan supaya di Lombok Timur ada sekolah atau perguruan tinggi jurusan keperawatan. “Atas dasar itulah akhirnya masyarakat Sakra saling memberikan dukungan. Bahkan mereka mau memberikan tanah mereka untuk membangun Akper ini,” ujar dia.
Informasi yang didapatkan ujar dia, wacana hibah aks Akper ini tak lain masuk melalui Wakil Gubenur, yang juga selaku pengurus dari yayasan yang akan diberikan hibah. Inilah yang membuat berbagai elemen masyarakat yang ada di Sakra menyatakan sikap menolak.
“Kalau mau dihibahkan, ya hibahkan ke yang lain, jangan ke yayasan (NWDI Pancor, red). Kan bisa dihibahkan untuk gedung BLKI misalnya, atau Pemprov NTB juga bisa menghibahkan ke Pemkab Lombok Timur untuk dibuatkan kantor apa saja, yang nantinya bisa untuk bangun rumah sakit di Sakra dan lainnya,” ujar dia.
Untuk itu lanjut Erwin, dalam waktu dekat ini berbagai elemen masyarakat Sakra akan mendatangi Pemprov NTB, termasuk DPRD untuk menyampaikan sikap penolakan mereka ini. Apapun alasannya, warga Sakra tetap menolak jika aset Eks Akper ini akan diberikan ke yayasan. “Kita akan berjuang habis- habisan, dan kami tetap tidak akan memberikannya,” tegas Erwin. (lie)
