MATARAM—Wacana penghapusan Ujian Nasional (UN) oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) ditanggapi beragam banyak pihak. Banyak pihak yang setuju, tapi tidak sedikit juga yang menyayangkan kebijakan tersebut.
Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB, H Aidy Furqon mengatakan, UN selama ini cukup banyak menyedot anggaran negara. Beban anggaran UN dialokasikan untuk pencetakan soal hingga distribusinya.
“Termasuk biaya pengawasan saat pendistribusian. Semuanya membutuhkan biaya,” ungkapnya, Rabu (30/11).
Jika UN dihapus, jelasnya, bisa jadi konsekuensi pembuatan soal hingga distribusi dan pengawasannya akan ditanggung masing-masing daerah. Dengan ditanggungnya biaya pembuatan soal UN oleh daerah dipastikan akan lebih muran dan ekonomis.
Andai benar UN dihapus, terangnya, daerah paling tidak hanya membutuhkan anggaran sekitar Rp 500 juta. Anggaran sebesar ini mulai dari pembuatan soal hingga pendistribusian dan pengawasannnya.
Dengang dibebankannya pembuatan soal kepada daerah, jelasnya, setidaknya akan lebih memudahkan negara mengontrol lalu lintas keuangannya. Ini karena penghabisan keuangan negara relatif lebih rendah.
Aidy membeberkan, soal yang ideal untuk UN disebutnya harus ditentukan masing-masing daerah. Namun begitu, soal yang diberikan akan sesuai dengan standar pendidikan yang berlaku di masing-masing sekolah.
Ia kemudian menjelaskan, jelasng perombakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dikpora akan berubah menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud). Menyambut perubahan nomenklatur OPDS itu, pihaknya mengaku sudah menyiapkan anggaran untuk menyambut Ujian Akhir Sekolah (UAS).
Terpisah, Ketua Dewan Pendidikan Mataram (DPM), H Adnan Muchsin mengatakan, anggaran yang begitu besar dialokasikan untuk pelaksanaan UN itu sebaiknya digunakan membiayai kegiatan penunjang lainnya. Sebut saja seperti infrastruktur sekolah yang kurang layak, fasilitas penunjang lainnya dan dialokasikan untuk membayar tunjangan dan honor bagi guru non PNS yang selama ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah.
"Anggaran yang begitu besar untuk pelaksanaan UN itu diarahkan saja ke biaya penunjang lainnya,” sarannya.
Sebelumnya, Mendikbud RI, Muhadjir Effendy, memutuskan untuk menghapus UN. Keputusan ini tinggal menunggu Instruksi Presiden (Inpres). Ujian akhir bagi siswa sekolah didesentralisasi. Pelaksanaan ujian akhir bagi siswa SMA-SMK dan sederajat diserahkan ke Pemerintah Provinsi. Untuk level SMP dan SD sederajat diserahkan ke pemerintah kabupaten kota.
Di lain sisi, ada pula pihak-pihak yang menyayangkan dihapusnya UN. Ketidaksetujuan dihapusnya UN lebih karena belakangan ini beberapa sekolah sudah mulai mempersiapkan diri menyongsong ujian dengan sistem berbasis komputer. Praktis, persiapan yang dilakukan oleh sekolah dinilai sia-sia jika kebijakan itu berlaku.
Kepala SMKN 3 Mataram, Umar, misalnya. Ia menyayangkan jika kebijakan itu disetujui presiden melalui Instruksi Presiden (Inpres). Mau tak mau, sekolah yang sudah mempersiapkan diri melaksanakan UN berbasis komputer dibuat gelisah.
“Kalau sampai ditiadakan UN seharusnya pemerintah amandemen dulu UU No. 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional,” ungkapnya, Rabu (30/11).
Jika UN benar-benar ditiadakan, bebernya, maka kualitas pendidikan akan merosot di masa datang. Ini mengingat, puncak dari semua kompetisi peningkatan mutu ada pada saat UN.
Ia menegaskan, jika sampai UN ditiadakan, akan berdampak besar terhadap sistem pendidikan nasional. Kalangan peserta didik diyakini tidak sedikit yang akan menyepelekanUN yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
Senada juga disampaikan Kepala SMAN 4 Mataram, Hj. Suprapti. Pihaknya mengaku bingung dengan wacana yang dikembangkan pemerintah. Padahal sekolah yang dipimpinnya sudah sangat siap menggelar UN berbasis komputer.
“Tapi kalau benar-benar dilaksanakan, kita hanya pasrah saja. Kita ikuti maunya pemerintah pusat seperti apa,” tandasnya. (cr-rie)
