Sumbawa – Sumbawa merupakan kabupaten dengan angka kasus stunting terendah di Provinsi NTB. Berdasarkan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM), 3 tahun terakhir mengalami trend penurunan, Kata Wakil Bupati Sumbawa Dewi Noviany, S.Pd. M.Pd pada pembukaan Desiminasi Hasil Audit Kasus Stunting Tingkat Kabupaten Sumbawa, di Aula Bupati, 2/11.
Lebih lanjut, Ketua TPPS Kabupaten Sumbawa ini menjelaskan, angka penurunan stunting dari tahun 2020 tercatat 10,91%, pada tahun 2021 turun menjadi 8.39% dan di tahun 2022 pencatatan pada bulan Agustus turun 8,11%.
Meskipun prevalensi Stunting pada Tahun 2022 mengalami penurunan, sambungnya, Kabupaten Sumbawa terus berbenah diri, berbagai upaya tetap harus dilakukan karena di dalam angka tersebut terdapat anak balita yang membutuhkan berbagai layanan intervensi, untuk itu beberapa kecamatan di Kabupaten Sumbawa menjadi prioritas dalam upaya penurunan stunting terutama kecamatan yang prevalensi balita stuntingnya masih tinggi.
Dewi menjelaskan, desiminasi audit kasus stunting ini bertujuan, untuk mengidentifikasi risiko terjadinya stunting pada kelompok sasaran, mengetahui penyebab risiko terjadinya stunting pada kelompok sasaran sebagai upaya pencegahan dan perbaikan jika terjadi kasus yang serupa.
Selain itu, sambung Dewi, menganalisis faktor risiko terjadinya stunting pada calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas/menyusui, baduta/balita stunting sebagi upaya pencegahan, dan penanganan kasus serta perbaikan jika terjadi kasus yang serupa, mengeluarkan rekomendasi penanganan kasus pada sasaran sebagai upaya pencegahan jika ditemukan keluarga berisiko tinggi pada saat audit kasus stunting.
Adapun masalah dan kendala proses audit kasus stunting di lapangan, kata Dewi, antara lain tidak ada alat USG di puskesmas sehingga bidan TPK tidak bisa memastikan umur kehamilan dan tanggal persalinan; sasaran yang akan di audit tidak berada di tempat, beberapa TPK masih kesulitan dalam pengisian kertas kerja; pengisian kertas kerja lebih detail; TPK yang mengisi KKA menuliskan nomor kontak agar bisa di hubungi tim pakar ketika akan melakukan konfirmasi.
Dewi menekankan pentingnya pencegahan terhadap pernikahan dini sehingga stunting dapat dicegah sedini mungkin.
Selain itu, tambahnya, seluruh kepala desa di Kabupaten Sumbawa dapat menganggarkan, dari dana desa untuk penanganan stunting di tingkat bawah.
Dalam akhir sambutan, Dewi menyampaikan mari bergerak bersama-sam berikhtiar dalam menciptakan genersai Sumbawa yang berkualitas,
Sementara itu Pelaksana tugas (Plt) Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Drs. Sama’an, M.Si. memberikan apresiasi terhadap capaian penurunan stunting di Kabupaten Sumbawa yang merupakan kabupaten dengan angka stunting terendah di Provinsi NTB.
Kabupaten Sumbawa, tambahnya, berdasarkan data EPPGBM Per Agustus 2022, telah mencapai di bawah target nasional yakni 8,11%.
Sama’an berharap bahwa hasil audit kasus stunting yang telah dipaparkan oleh Tim Pakar dapat menjadi acuan untuk penanganan stunting di masa yang akan datang, sehingga angka stunting dapat diturunkan serendah-rendahnya.
Meskipun demikian, Sama’an juga menyoroti bahwa dari hasil paparan Tim pakar banyak masalah-masalah yang muncul, sehingga diharapkan hasil audit segera untuk ditindaklanjuti secepatnya, sehingga dapat dituntaskan di tahun ini, sehingga tidak muncul di tahun-tahun selanjutnya.
Selain itu sama’an menyampaikan bahwa salah satu intervensi yang penting untuk dilakukan adalah melalui program 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), sehingga stunting dapat dicegah sedini mungkin, serta memberikan tambahan asupan gizi yang seimbang bagi anak yang sudah terlanjur stunting.
Sementara itu, Dr. Hj. Nieta Ariyani, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa menyapaikan, pada tahun 2022 ini ada 5 desa lokus yang tertinggi jumlah balita stunting yaitu Desa Mungkin 21,51%, Senawang 25,74%, Sebeok 22,64%, Kelawis 21,15% dan Labuan.Aji 21,70%.
Determinan stunting di Kabupaten Sumbawa, tambahnya, berdasarkan analisis data EPPGBM antara lain Asupan gizi pada 1000 HPK belum adekuat, penyakit infeksi yang berulang, paparan asap rokok yang berasal dari anggota keluarga, kepemilikan BPJS/JKN, akses air bersih, penggunaan Jamban untuk buang Air Besar, kecacingan yang dialami oleh balita, masih ada balita yang belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap, dan status gizi ibu saat hamil. (YDI)
