Wabup Kritik Rencana Pembentukan Pansus Labuhan Haji

SELONG—Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur (Lotim) berencana akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut pengerjaan proyek pengerukan kolam labuh Pelabuhan Labuhan  Haji. Ini dilakukan, lantaran sampai saat ini proyek pengerukan itu tak kunjung dikerjakan pihak kontraktor. Terlebih lagi 12 Tenaga Kerja Asing (TKA) China terpaksa di deportasi Imigrasi Mataram beberapa hari lalu karena bermasalah.

Menanggapi rencana pembentukan Pansus ini. Wakil Bupati Lotim, Haerul Warisin angkat bicara. Dia mengatakan, pembentukan pansus  harus jelas tujuanya. Jangan sampai Pansus yang dibentuk ujungnya hanya menghabiskan anggaran, namun tidak ada ujung penyelesaian masalah. “Jangan ada Pansus-Pansus kayak dulu. Kan habiskan uang,” kata Warisin saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (30/1).

[postingan number=3 tag=”labuhan”]

Apa yang dikatakan Warisin  bercermin dari pengalaman sebelumnya. Ketika itu dewan juga sempat membentuk Pansus Pupuk. Namun keberadaan Pansus pupuk nyatanya tidak bisa menyelsaikan persoalan . Malah ujungnya Pansus ini menginginkan supaya memasukkan distributor pupuk dari luar Lotim. “Kita tidak mau seperti itu. Bagi saya sah-sah saja mereka buat itu. Tapi menurut saya apa yang menjadi tujuannya itu supaya jelas,” terang dia.

Baginya, persoalan yang ada di Labuhan Haji, dewan diminta terlebih dahulu memanggil sejumlah pihak terkait yang terlibat dalam proyek ini. Baik itu dri Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), termasuk kontraktor. Nantinya disanalah pihak terkait itu diklarifikasi sejelas mungkin, sejumlah masalah kenapa pengerukan sampai saat ini tak kunjung dilakukan. “Ditanya dulu apa masalah nya. Kalau salah mari perbaiki kesalahan itu. Kalau ada sangsi diberikan mereka sangsi. Makanya tanya dulu apa masalahnya,” kata dia.

Sebelumnya Komisi IV DPRD Lotim mengklaim, mereka telah berulang kali melayangkan surat ke PUPR untuk di klarifikasi terkait dengan persoalan Labuan Haji ini. Namun surat yang dilayangkan itu, tak satu pun yang diindahkan pihak PUPR. Sementara pihak PUPR sendiri meminta, agar surat itu sebaiknya ditujukan langsung ke bupati. “Bisa jadi sudah bersurat. Karena Kadis ini kan bawahan langsung pak bupati,” tandas  Warisin.

Sebelumnya komisi IV DPRD Lotim sempat turun langsung ke Labuhan Haji untuk mengecek kondisi di sekitar proyek pengerukan. Ketua komisi IV Ubaidillah sempat mengatakan, pihaknya segera mungkin akan melayangkan surat rekomendasi yang ditujukan langsung ke Bupati Ali BD.

Rekomendasi itu meminta agar kontrak pengerukan pelabuhan  segera diputuskan. Nantinya apapun hasil dan tanggapan dari surat rekomendasi itu, baru mereka akan menentukan sikap untuk membentuk Pansus. “Kita akan lihat dulu jawaban  mereka (Pemkab red). Baru kita bentuk Pansus,” kata Ubaid. (lie)