TANJUNG–Wakil Bupati Lombok Utara, Sarifudin mengkritik kebijakan Pemerintah Provinsi, dalam pemberian porsi anggaran pada tahun 2017 mendatang. Pasalnya, Lombok Utara sebagai kabupaten yang masih berumur 8 tahun, tidak ada perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi, baik bidang infrastruktur, menurunkan angka kemiskinan, dan pengembangan perekonomian.
Termasuk juga Wabup mengkritik penggusuran masyarakat Lombok Utara yang memanfaatkan lahan asset Pemerintah Provinsi yang berlokasi di Gili Trawangan, tidak memiliki solusi yang baik kepada masyarakat setempat.
“Pemerintah Provinsi harus betul-betul memberikan porsi anggaran lebih kepada Kabupaten Lombok Utara sebagai kabupaten baru, terutama pada bidang infrastruktur. Karena masyarakat Lombok Utara sangat butuh sekali semua akses pada semua sektor melalui infrastruktur, terutama pada akses jalan,” ungkapnya usai mengikuti rapat paripurna APBD 2017 di gedung dewan, Rabu (14/12).
Menurutnya, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan pihak Pemerintah Provinsi, yaitu topografi Lombok Utara, Sumber Daya Alam (SDA) di beberapa tempat belum memiliki akses jalan ini harus segera diperhatikan.
“Kalau tidak begitu dan hanya mengandalkan APBD Kabupaten tentu tidak akan bisa. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pengusualan jalan provinsi, kalau setiap event Lombok Utara selalu membawa atasnama provinsi. Porsi anggaran ini sangat penting,” keluh Sekretaris Gerindra NTB ini.
Kemudian sektor pengentasan kemiskinan Pemerintah Provinsi dalam bentuk memberikan dana perimbangan tidak sesuai kebutuhan yang ada, karena di Lombok Utara angka kemiskinan menjadi sorotan ditingkat nasional, sehingga Lombok Utara ini seakan-akan tidak banyak keberpihakan dari Provinsi. “Sektor ini salah satu perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi,” harapnya.
Terkait anggaran Rp 27 miliar bersumber APBD Provinsi memang menyebar ke semua sektor dan tidak fokus, sehingga progress tidak bisa lihat dan tidak mempengaruhi satu sama lain. dikatakan, intervensi Pemerintah Provinsi cukup lumayan tapi belum maksimal, seharusnya ada prioritas untuk daerah yang memiliki angka kemiskinan yang tinggi seperti di Lombok Utara cukup tinggi dan cara porsi anggaran seharusnya ada nilai lebihnya.
“Komunikasi tetap kami lakukan, tapi belum memberikan perhatian lebih, kalau Lombok Utara terpuruk maka NTB juga akan buruk, jangan samakan dengan daerah lain seperti Loteng dan Mataram,” tegasnya.
Kemudian, di tiga gili menjadi perhatian juga sebagai kawasan strategis Provinsi, maka saatnya Pemerintah Provinsi menguncurkan semua dayanya termasuk juga dalam bentuk anggaran.
Gubernur, Bappeda, dan SKPD lain seharusnya memperhatikan di tiga gili dari fasilitas lampu penerang jalan di semua titik, kemudian fisik trotoar bila perlu di aspal di tiga gili. “Memang ini menjadi perhatian Pemerintah Daerah namun terbatas anggaran. Ini membawa NTB ke destintasi nasional. Jangan Sekedar mengaku sebagai kawasan strategis tapi tidak memberikan apa-apa, kan susah juga,” sindirnya.
Gubernur dan Bappeda menurutnya, jangan menyerahkan semua ke daerah dan seenaknya menggusur masyarakat Lombok Utara yang memanfaatkan lahan Pemerintah Provinsi. “Kemudian setelah digusur ditinggal masyarakat saya menjadi sengsara. Kalau mereka melakukan penertiban, bangun kembali sentra-sentra yang bisa dimanfaatkan, kemudian dimanfaatkan masyarakat dengan menyewakan. Kalau mengharapkan investor, mau berikan yang mana? Kalau menggusur, ya ditertibkan dong. Jangan menyuruh polisi, Pol PP menjaga bekas reruntuhan, untuk apa dijaga,” ketus Wabup. (flo)
