PRAYA-Wakil Bupati Lombok Tengah, L Pathul Bahri diutus untuk memberikan tanggapan terhadap pandangan fraksi-fraksi DPRD Lombok Tengah, kemarin (20/10).
Terutama soal pandangan Fraksi PKB dan Demokrat terkait rencana pemboikotan pembangunan gedung kantor bupati tahun 2017 mendatang. Di mana sebelumnya, PKB dan Demokrat beralasan, Pemkab Lombok Tengah tidak serius membereskan pemebabasan lahan rencana pembangunan dam Mujur Kecamatan Praya Timur. Oleh Fraksi PKB dan Demokrat, jika lahan untuk kepentingan rakyat itu belum dibebaskan, maka dewan akan memboikot pembangunan kantor bupati.
Menanggapi ancaman itu, Pathul dalam pandangan Pemkab Lombok Tengah menyampaikan, pembangunan kantor bupati itu yang direncanakan dibangun tahun 2017 tidak akan mengangu proses pembebasan lahan dam Mujur. Sebab, pembangunan dam Mujur, itu sudah masuk dalam skala prioritas yang harus diselesaikan. “Pembangunan gedung kantor bupati Lombok Tengah, tidak ada pengaruhnya dalam pembebasan lahan pembangunan dam Mujur,” terang Pathul.
Menurutnya, dua pembangunan yang menelan anggaran besar ini, sama-sama memiliki manfaatnya bagi masyarakat. Sehingga dua pembangunan tersebut harus dituntaskan. Untuk pembangunan gedung kantor bupati sendiri lanjutnya, ini diniali penting karena nantinya akan menjadi potret majunya pembangunan di Lombok Tengah.
Lebihnya lagi, pembangunan kantor bupati saat ini tergolong sudah tua dan layak untuk direhab dan bahkan dibangun ulang dengan ukuran lebih besar. “Kalau kantor dewan direncanakan paling megah di NTB ada di Lombok Tengah. Kita upayakan kantor bupati juga begitu,” cetusnya.
Selanjutnya, pembangunan dam Mujur, juga tidak kalah pentingnya untuk diselesaikan. Sebab, dengan dibangunnya dam Mujur tersebut, pihaknya amat yakin itu mampu meningkatkan penghasilan masyarakat. Terutama dalam sektor pertanian.
Untuk mensukseskan pembangunan dam Mujur tersebut, Pemkab Lombok Tengah telah melakukan berbagai macam upaya. Mulai dari sosialisasi, pendekatan secara emosional dan lainnya. Termasuk saat ini beberapa lahan sudah dibebaskan. “Kalau tidak salah kurang lebih 13 hektar lahan yang sudah dibebaskan pemkab meski pembebasan tersebut bukan sekarang. Namun itu adalah bagian dari bukti keseriusan pemkab membangun,” ujarnya. (cr-ap)
