Utang Pemprov Jadi Temuan BPK

Sadimin

MATARAM — Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya kekurangan volume pekerjaan dan potensi kelebihan bayar senilai Rp 1,3 milliar pada proyek yang berada dibawah Satuan Kerja Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Provinsi NTB.

Terkait itu, Kepala Dinas Perkim Sadimin mengatakan Rp 1,3 milliar yang jadi temuan BPK ini merupakan proyek pekerjaan pembangunan jalan lingkungan tahun 2023. Dinas Perkim NTB mengerjakan sejumlah proyek dengan 1.400 lebih paket, namun proyek-proyek ini belum dibayar alias terutang.

“Cuma belum dibayar, makanya sekarang lagi dibayar utangnya. Itu proyek terutang, yang nanti langsung dipotong oleh Bank,” ungkap Sadimin, saat dikonfirmasi Radar Lombok, Selasa (11/6).

Sadimin mengungkapkan sisa utang yang harus dibayar Pemerintah Provinsi tahun 2024 sebesar Rp 260 milliar. Dimana utang tersebut bersumber dari kegiatan-kegiatan fisik tahun 2023 yang belum terbayarkan kepada pihak ketiga. Dari jumlah utang proyek itu, yang belum dibayar Perkim NTB mencapai Rp 160 milliar.

“Penyebabnya karena pekerjaan belum dibayar, belum ada duitnya, kan defisit NTB. Kan terutang Rp 260 milliar (Pemprov, red), dimana Rp 160 milliar diantaranya di Perkim,” sebutnya.

Perkim kata Sadimin, sudah mengajukan SPM kepada Pemprov, namun terkendala kas daerah yang tidak ada. Alhasil proyek-proyek yang bersumber dari dana Pokir ini menjadi temuan BPK. “Ini karena kita defisit anggaran,” ujarnya.

Sebenarnya bukan hanya Dinas Perkim saja yang menjadi temuan BPK. Menurut mantan Staf Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov NTB ini, proyek menyebar di beberapa OPD lainnya. Hanya saja Perkim yang menjadi sorotan lantaran jumlah proyek yang dikerjakan banyak. Mulai dari pengerjaan jalan lingkungan yang rusak, JPU, pagar kuburan, penataan lingkungan tempat ibadah dan lainya. “Tapi yang paling banyak adalah proyek pengerjaan jalan lingkungan,” ujarnya.

Baca Juga :  Kejati NTB Selamatkan Ratusan Miliar Uang Negara

Adapun temuan BPK yang mencapai milliaran ini berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 1.400 lebih paket proyek di Dinas Perkim. Masing-masing paket nilainya kecil. Tapi karena jumlah paketnya mencapai ribuan lebih, sehingga akumulasi temuan BPK terkesan besar.

Sadimin menyebut nilai paketnya beragam, per satu paket berkisar antara Rp 250 ribu hingga puluhan juta rupiah. “Ada yang jutaan rupiah, ada juga beberapa paket yang puluhan juta, tapi hanya sedikit sekali,” bebernya.

Mengenai potensi kelebihan bayar yang dimaksud BPK, Sadimin menjelaskan itu karena sebagian ada beberapa paket yang sudah dibayar. Tapi lebih banyak proyek yang belum dibayar. Alhasil menjadi temuan BPK.

Sebagai tindaklanjut atas rekomendasi BPK, Perkim NTB telah melayangkan surat ke Bank untuk diblokir, dan langsung melakukan pembayaran. “Jadi itu kan (proyek Perkim temuan BPK, red) belum dibayar, masih terutang. Nanti diajukan SPM-nya, dan temuannya langsung diblokir Bank. Langsung diselesaikan kalau sudah dibayar,” katanya.

Sadimin optimis utang proyek di Dinas Perkim NTB akan tuntas tahun ini. Sekarang pihaknya tengah berupaya menyelesaikan semua sisa utang yang belum terbayarkan kepada rekanan. Pihaknya sudah mengajukan SPM terhadap 700 paket, sedangkan yang ada tunggakan utang setengahnya saja yang dicairkan. “Yang terutang sekitar 1.400 paket, sudah diajukan SPM-nya 700 paket, dan sisanya sekitar 600 sekian yang terutang,” ucapnya.

Baca Juga :  Sengketa Lahan Bawaslu, Pemprov Ajukan PK Ke MA

Saat ini kata Sadimin sedang dalam tahap pembayaran. Setelah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) terbit, maka temuan di masing-masing kontraktor akan diblokir oleh bank, dan langsung di setor ke kas daerah. “Jadi selesai pembayarannya, Insya Allah temuannya juga selesai,” jelasnya.

Sementara Pj Sekda NTB, Ibnu Salim menambahkan khusus pada kelebihan bayar yang ditemukan BPK di Dinas Perkim NTB, bersumber dari proyek-proyek Pokir. Temuan BPK ini merupakan kalkulasi dari ratusan paket pekerjaan proyek Dinas Perkim NTB. Salah satunya pengerjaan jalan lingkungan, pembangunan rumah tidak layak huni, hingga perbaikan pagar kuburan.

Dimana satu paket nilainya beragam, ada yang Rp 10 juta, Rp 5 juta, Rp 3 juta, Rp 1 juta dan lainnya. Sehingga dalam pengembaliannya akan dilakukan oleh masing-masing pelaksana. “Perkim itu rata-rata pokir saja,” ucapnya.

Dia memastikan kelebihan bayar pada Dinas Perkim ini tidak akan masuk ke ranah pidana. Dia menjelaskan jika kelebihan bayar ini ada unsur kesengajaan, maka Pemprov tidak akan mentolerir kasus tersebut. Tapi pada kasus ini karena ada kesalahan administrasi sehingga berdampak pada kelebihan bayar.

Terhadap temuan ini, Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK, Laode Nusriadi memberikan rekomendasi agar Gubernur NTB mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dengan cara menyetorkan ke kas daerah senilai Rp342,81 juta, dan memperhitungkan kekurangan volume dan kualitas pekerjaan senilai Rp 969,96 juta dengan nilai pembayaran pekerjaan yang belum direalisasikan. (rat)

Komentar Anda