SELONG – Utang Pemkab Lombok Timur di Bank NTB Syariah dan sindikasi bank daerah akan lunas dicicil September mendatang. Pemda memang menargetkan utang lunas dibayar sebelum berakhirnya masa pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur HM. Sukiman Azmy – H. Rumaksi.
Diketahui total pinjaman Pemkab Lotim yakni Rp 165 miliar. Pinjaman tersebut untuk menuntaskan sejumlah program prioritas yang tertunda karena pandemi Covid -19. Diantaranya untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan termasuk juga untuk sektor kesehatan. “Cicilan di Bank NTB Syariah tersisa kali kali pembayaran dan akan berakhir pada bulan September mendatang,” kata Sekda Lombok Timur HM. Juani Taofik kemarin.
Selain di Bank NTB Syariah Pemkab Lombok Timur juga mendapat pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Cicilan di PT SMI akan berakhir Februari 2025. ” Pinjaman tersebut boleh dicicil meski melampaui masa jabatan pemerintahan yang sekarang. Untuk cicilan PT SMI, Pemkab Lombok Timur membayar Rp 6 miliar per bulan. Nilainya masih kecil,” bebernya.
Juaini menambahkan, mengacu pada ketentuan yang ada kemampuan maksimal pengembalian pinjaman di PT SMI itu hingga 5 persen. Namun sebelum terjadi kelebihan Pemkab Lombok Timur diminta untuk pelampauan defisit tetapi harus sesuai DSCR atau kemampuan mengembalikan pinjaman itu sebesar 2,5 persen. ” DSCR merupakan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) yakni perbandingan antara penjumlahan Pendapatan Asli Daerah, Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan penerimaan sumber daya alam, dan bagian Daerah lainnya seperti Pajak Penghasilan perseorangan, serta Dana Alokasi Umum (DAU),” beber dia.
Berikutnya Juaini juga menyinggung terkait dengan kondisi fiskal Kabupaten Lombok Timur. Disampaikannya, kondisi APBD Lombok Timur di tahun 2024 mendatang diyakini akan bisa kembali normal seiring dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). ” Target PAD kita di tahun ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun- tahun sebelumnya. Di tahun lalu target PAD kita berada di angka Rp 400 miliar tapi sekarang naik menjadi Rp 600 miliar,” sebut Juaini.
Jika capaian PAD Lombok Timur sampai Desember 2023 berada dia angka 65 persen itu sama artinya PAD Lombok Timur mencapai angka Rp 100 persen jika dibandingkan dengan target PAD di tahun 2022 lalu. Apalagi persentasenya berada di angka 70 persen di 2023 ini maka itu terbilang sudah bagus dan harus dimaksimalkan lagi di tahun 2024.(lie)