Utang Pajak Hotel Tersisa Rp 2 Miliar

HOTEL BESAR : Salah satu sumber pajak yang ada di Gili Trawangan (HERY MAHARDIKA/RADAR LOMBOK)

TANJUNG – Terdapat empat hotel besar yang ada di Lombok Utara belum melunasi utang pajak sebesar Rp 2 miliar. Agar utang itu bisa dilunasi, pemerintah daerah melaui Dinas Pendapatan Daerah pada tahun ini akan berupaya menagi keempat hotel tersebut.  “Per September tahun kemarin piutang tersebut nominalnya mencapai Rp 11 miliar. Setelah dilakukan langkah penagihan nominalnya pun menyusut hingga menyisakan Rp 2 miliar,” ungkap Kepala Badan Pendapatan Daerah Lombok Utara H Zulfadli, Senin (23/1).

Pihaknya masih mengambil langkah persuasif hingga kini. Dikatakan, piutang ini merupakan hak yang mesti diterima oleh daerah. Pihaknya tidak bisa membiarkan piutang ini berlarut-larut,  “Sudah ada hotel yang melunasi kan kemarin batasnya hingga 31 Desember. Kini dari nominal belasan miliar itu sudah tersisa kurang lebih Rp 2 miliar. Kami di sini akan terus mengupayakan penagihannya,” tegasnya.

Menurutnya, pada waktu itu terdapat empat hotel besar yang notabene memiliki piutang hingga miliran rupiah. Dua di antaranya sudah melunasi kendati sisanya masih belum dengan alasan terkendala operasional ataupun hal lain. Dua dari empat hotel ini merata ada yang berlokasi di darat dan juga di pulau. “Mereka merata ada di darat dan pulau. Kami belum tahu pasti soal kendalanya. Yang jelas kita akan kejar terus,” sebutnya.

[postingan number=3 tag=”pajak”]

Pihaknya pun mengakui pada tahun ini sistem terkait pajak akan dibenahi total. Salah satu bentuk pembenahan yang akan dilakukan berupa memasang aplikasi E-Pajak dengan sistem online. Dengan menggunakan sistem online, maka akan bisa mengetahui mana saja hotel atau inventaris pajak yang belum membayar pajak ataupun tidak membayar pajak. Melalui sistem in diharapkan kepada seluruh pengusaha bisa mentaatinya. “Nanti realisasinya bulan Februari, setelah itu baru kita pasang ke hotel modelnya ini tiping box. Artinya, data yang masuk ke hotel akan bisa di akses langsung oleh pemkab,” jelasnya.

Implementasi dari pada aplikasi ini dilakukan secara bertahap. Pasalnya dari ratusan hotel di Lombok Utara tidak semua yang bisa terpasang lantaran terkendala biaya. Namun, sudah jelas hotel yang menyangkut ini merupakan hotel besar dengan pendapatan terbilang cukup besar. Memang kebanyakan hotel yang bersifat konvensional belum dipasangi tiping box. Tetapi mereka melakukan pembayaran sendiri ke bank daerah. “Dalam hal ini kejujuran dipertaruhkan, sebab mereka akan merekap dan juga melakukan pembukaan yang nantinya kita akan cek, misalnya untuk sebulan sekali,” katanya.

Terkait target yang ditetapkan oleh pemkab perihal pajak pada tahun 2017 ini yaitu sebesar Rp 135 miliar. Pada tahun sebelumnya, dari target yang sudah ditetapkan pihaknya justru mampu meraup lebih besar. Jumlahnya pun tercatat hingga Rp 124 miliar. Oleh karena itu, jika aplikasi maupun sistem terkait pajak bisa di implementasikan dengan baik, ia optimis kejadian serupa dapat terulang kembali di tahun 2017 ini. “Kalau di pendataan baik misalnya mana saja potensi pajak itu, kita optimis. Jangankan Rp 135 miliar bisa saja jumlahnya nanti lebih daripada itu. Dalam waktu dekat juga, kami akan mencoba menginventaris potensi-potensi pajak yang ada dari Bayan hingga Pemenang. Sehingga target yang dibebenakan itu dapat terpenuhi,” pungkasnya. (flo)