GIRI MENANG – Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat berutang pembayaran bantuan sosial kesehatan (Bansos) yang nilainya mencapai Rp 1,137 miliar lebih. Kepala Dinas Kesehatan Lobar Arief Suryawirawan mengakui bahwa sejauh ini pihaknya memiliki utang di tiga rumah sakit yang ada di NTB sebesar Rp 1,137 miliar. Utang itu sendiri merupakan utang layanan yang berupa tagihan Bansos dari pengobatan masyarakat yang kurang mampu yang ada di sejumlah rumah sakit.
Terkait itu, pihaknya pun telah mengajukan anggaran di APBD Perubahan guna membayar utang dimaksud. “Itu kan memang ada tagihan Bansos kita, nah kan sekarang mau kita bayar semua, tapi memang anggaran kita masih terbatas,” ujarnya, Selasa (25/7).
Menurut Arief, utang itu tidak hanya di RSUP NTB, tetapi juga ada di RSUD Tripat Gerung dan RSUD Awet Muda Narmada. Namun karena keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemda Lobar saat ini, pihaknya belum mampu melunasi seluruhnya. “Belum bisa kita lunasi semua, tapi sudah kita bayarkan lebih dari setengahnya,” imbuhnya.
Arief mengaku sudah ditagih oleh pihak RSUD NTB. Terlebih ada instruksi dari Inspektorat Provinsi NTB agar masing-masing kabupaten/kota yang hingga kini masih memiliki utang pelayanan itu bisa segera dilunasi. “Sudah sih ada tindaklanjutnya dan sudah kita berikan ke Inspektorat Provinsi NTB hasil pembayaran kita (yang sebelumnya). Kan sebelumnya itu berapa, tapi udah kita bayar banyak,” terangnya.
Dia lantas menyebut bahwa utang sebesar Rp1,137 miliar itu merupakan sisa utang yang belum mampu dibayarkan Dikes Lobar sejak tahun 2022 hingga saat ini. Dari yang sebelumnya, dikatakan bahwa nominal utangnya lebih besar daripada itu. Lantaran keuangan daerah yang saat ini diakuinya sedang tidak stabil, sehingga tagihan piutang dari penggunaan Bansos itu pun membengkak. “Tapi kan itu (Rp1,137 miliar) sisanya yang belum bisa kami bayarkan saat ini,” ungkapnya.
Arief mengatakan pihaknya sudah mengusulkan anggaran untuk pembayaran utang tersebut di APBD Perubahan tahun ini. Namun, jika itu tetap tak mampu dibayarkan oleh daerah di tahun ini. Pihaknya akan mengupayakan supaya pelunasan utang itu bisa masuk prioritas pada APBD murni 2024. “Dalam kita membayar (utang pelayanan) ini kan kita juga harus membagi ke RSUD Tripat, terus ke RSUD NTB. Semua harus dapat bayaran, adil lah,” jelasnya.
Sejauh ini, diakuinya memang banyak permintaan penggunaan Bansos dari pengobatan masyarakat Lobar yang kurang mampu. Sehingga tagihan biaya pelayanan tersebut tak tentu nominalnya per bulan, tergantung jumlah pasien yang dirujuk untuk berobat menggunakan Bansos ke rumah sakit tersebut. “Banyak yang minta bantuan Bansos, sehingga penggunaan Bansos menjadi naik,” bebernya.
Pihaknya tak berani menjamin utang itu akan langsung bisa dilunasi seluruhnya, karena sangat tergantung dengan kondisi fiskal daerah saat ini. Namun pihaknya memastikan akan tetap membayar piutang tersebut. “Tetap kita akan melunasi, itu kan kewajiban. Kita juga paham rumah sakit pasti sangat membutuhkan anggaran untuk biaya operasionalnya,” tutupnya
Sementara itu Sekda Lombok Barat H. Ilham mengatakan, terhadap utang ini, pihaknya belum diinformasikan oleh Dikes, ” Saya belum ada ini info, ” katanya saat ditemui.
Untuk pelayanan kesehatan, Lombok Barat sedang mengupayakan agar nantinya Lombok Barat bisa mencapai UHC( Universal Healt Coverage ) sehingga semua masyarakat tidak ada lagi yang tidak terlayani, apalagi pakai bansos karena tidak ada BPJS. ” Kita sedang berusaha ini, bulan Agustus sudah UHC, ” tegas Sekda. (ami)
