Diskusi refleksi yang digelar anggota DPRD Lombok Tengah, Sabtu (21/1) banyak mendapatkan masukan dari sejumlah peserta yang hadir. Mereka tak hanya sekadar cuap-cuap, melainkan bicara fakta dan kondisi riil yang terjadi di internal DPRD Lombok Tengah, selama ini.
Dalaah
SEJUMLAH peserta langsung menyambut kesempatan bicara dalam diskusi itu usai dibuka anggota DPRD Lombok Tengah. Saeful, salah satu guru honorer swasta dengan bijak mengapresiasi langkah dewan itu. Kesempatan terbuka itu dijadikannya momentum untuk mencurahkan problematika yang membelit para guru honorer selama ini.
Awalnya, Saeful mengaku tak menapikan hasil pembangunan di Lombok Tengah, selama tujuh tahun terakhir ini. Bahwa, pembangunan infrastruktur sudah cukup dirasakan masyarakat. Tentunya, semua ini tak terlepas dari kinerja eksekutif semata melainkan juga hasil sinergisitas dengan legislatif sebagai lembaga budgeting, controlling, dan legislasi. ‘’Semua pembangunan yang ada tak bisa dinapikan. Sebagai masyarakat Lombok Tengah, saya mengaku bangga dan mengapresiasi pembangunan infrastruktur ini jika dibandingkan dengan pembangunan sepuluh tahun silam,’’ ungkap Saeful.
Hanya saja, sambung dia, bicara soal legislatif masih banyak kekurangan. Keterusterangan Saeful ini terpaksa diuangkap karena berdasarkan pengalaman pribadi. Sebagai guru honorer, kata dia, selama ini sudah kerap memperjuangkan nasibnya. Mereka mengadukan persoalan tipisnya kesejahteraan guru honorer selama ini kepada dewan.
[postingan number=3 tag=”features”]
Tetapi, jawabanya belum jelas sampai sekarang. Tidak kepastian jawaban yang diberikan dewan melalui komisi terkait sampai sekarang ini. ‘’Waktu itu kami minta dibuatkan aturan. Semacam perda lah. Waktu itu disanggupi, tapi sekarang jenis kemalin aturan itu masih banci. Kenapa saya katakana banci, kita belum tahu jenis kelaminnya apa, apakah laki-laki atau perempuan,’’ ujar Saeful beristilah.
Belum jelasnya regulasi ini, lanjut Saeful, menandakan persoalan itu masih ambigu. Antara mudarat dan manfaat mengingat belum ada jawabab. Jika pun dijawab, maka jawabannya belum tentu menyenangkan. Jika pun jawabanya digantung tanpa kepastian, tidak ada yang berani memastikan apakah jawabanya di kemudian akan menyenangkan atau tidak. ‘’Makanya saya bilang banci tadi, karena belum ada jenis kelaminnya usulan pembentukan regulasi untuk kesejahteraan guru ini,’’ ulasnya.
Karenanya, Saeful mendorong kepada semua dewan yang hadir dalam kesempatan itu untuk menyampaikannya kembali. Sehingga apa yang menjadi aspirasi rakyat selama ini betul-betul tersampaikan dan bisa direalisasikan. Pasalnya, ketidakjelasan aturan ini telah mengundang banyak pengangguran di satu sisi. Dampak buruknya adalah banyaknya masyarakat yang mencari nafkah ke luar negeri.
Dampaknya kemudian semakin berantai di tengah masyarakat. Keluargnya banyak tidak terurus. Tingginya angka perceraian dan angka putus sekolah. Kurangnya kepengurusan administrasi kependudukan (adminduk) serta timbul persoalan sosial lainnya. ‘’Ini semua menurut saya karena banyak aturan yang tidak jelas. Jika pun sudah jadi, banyak aturan yang mandul. Sehingga dalam kesempatan ini, saya meminta untuk diperhatikan usulan ini,’’ pintanya.
Senada juga diungkapkan peserta lainnya, Amaq Bundu, bahwa banyak ketimpangan dalam kebijakan ekskeutif selama ini. Namun, fungsi pengawasan dewan masih sangat lemah sehingga perlu ditingkatkan lagi. Pihaknya sudah beberapa kali mengadu ke dewan, tapi belum ada satu persoalan yang berhasil dituntaskan dewan.
Salah satunya, sebut Amaq Bundu, soal kepengurusan adminduk di Dinas Kependudukan dab Catatan Sipil (Dukcapil) yang dinilainya masih banyak ketimpangan. Masih adanya sistem pelayanan yang tidak sehat, sehingga memerlukan kontrol dewan dalam membantu masyarakat. ‘’Selama ini saya melihat fungsi kontrol dewan ini masih sangat lemah,’’ sebutnya.
Anggota Komisi I DPRD Lombok Tengah, Suhaimi mengingatkan, sekali lagi bahwa diskusi itu hanya sebatas diskusi untuk mencari solusi. Bukan perdebatan panjang dan untuk menjawab semua tuntutan peserta, karena bukan hearing. Namun, semua masukan dan usulan itu tentunya akan disampaikan ke masing-masing komdisi kedepannya untuk perbaikan kinerja dewan menjadi lebih baik.
Ditimpali anggota dewan lainnya, Nurul Adha mengakui, bahwa tidak ada pekerjaan seseorang yang sempurna selama ini. Namun, semua masukan dan usulan dari peserta akan menjadi masukan di internal lembaganya. Sehingga pihaknya bisa bekerja lebih baik kedepan. Terutama dalam menelurkan regulasi yang tepat sasaran dan menyentuh langsung dengan kebutuhan masyarakat. ‘’Memang tidak ada yang sempurna, tapi dengan masukan ini akan kita jadikan masukan kedepannya,’’ katanya. (dalaah/bersambung)
