MATARAM–Bawaslu NTB dan Pemprov NTB masih terus melakukan rasionalisasi dan pembahasan usulan dana pengawasan Pilkada NTB 2024. Termasuk kalkulasi sharing anggaran pengawasan dengan 10 kabupaten kota.
Ketua Bawaslu NTB Itratip mengungkapkan, dari usulan besaran awal sebesar Rp 200 miliar, pihaknya telah membuat opsi usulan baru dana pengawasan Rp 92 miliar. “Setelah kita rasionalisasi, usulan dari Rp 200 miliar berkurang jadi Rp 92 miliar,” katanya, kepada Radar Lombok, Minggu kemarin (28/5).
Diungkapkan, berkurangnya anggaran itu berdasarkan perhitungan kalkulasi sharing anggaran dengan 10 kabupaten/kota yang juga menggelar Pilkada. “Terutama untuk pembiayaan honor pengawas ad hoc,” ucap mantan aktivis HMI tersebut.
Lebih lanjut, dalam usulan baru itu, pihaknya sama sekali tidak mencantumkan item pembiayaan untuk penanganan covid-19. Mengingat status pandemi covid-19 telah dicabut.
Namun demikian, terkait anggaran ini, belum ada pembicaraan lebih teknis lagi, karena masih menunggu review dari Tim Pemprov NTB terkait hal tersebut. Begitu juga dengan pembicaraan lebih teknis terkait sharing anggaran dengan kabupaten kota. Sehingga masih sangat terbuka kemungkinan, ada sejumlah item yang bisa di-sharing lagi dengan kabupaten kota. “Kita harap pembahasan dana hibah pengawasan bisa segera tuntas,” pungkasnya. (yan)
