Upah Rp 100 Ribu Sebulan, Guru Honorer Geruduk Dewan

Guru Honorer Geruduk Dewan
HEARING: Puluhan guru honor dengan didampingi LSM Kasta NTB saat menggelar hearing di Kantor DPRD Lombok Tengah, Senin kemarin (1/10). (M. HAERUDDIN/RADAR LOMBOK)

PRAYA—Puluhan guru honorer mendatangi Kantor DPRD Lombok Tengah (Loteng) untuk mengadukan nasib mereka. Pasalnya, selain tidak bisa menjadi PNS, mereka selama ini merasa mendapatkan upah yang tidak sesuai dengan pengabdiannya. Dimana setiap bulan mereka hanya mendapat upah sebesar Rp 100 ribu saja.

Para tenaga pendidik yang didampingi LSM Kasta NTB ini meminta agar para wakil rakyat tersebut, mau menyuarakan keluhan mereka. Agar Pemda juga memberikan kesejahteraan kepada para guru honorer. “Sudah puluhan tahun mereka mengabdi, dan baru dua tahun mereka diakui. Itupun hanya diberikan upah Rp 100 ribu, yang hanya bisa diambil tiga bulan sekali,” ungkap Lalu Wink Haris, pendiri LSM Kasta NTB saat hearing, Senin kemarin (1/10).

BACA JUGA: Gagal Mogok, Honorer Tuntut Kenaikan Gaji

Pihaknya juga menyesalkan, sekaligus mengecam keras Permen PAN RB tahun 2018 yang secara substantif memberangus hak dan peluang tenaga honorer untuk diangkat menjadi CPNS, dengan diberlakukannya batasan usia maksimal 35 tahun. Aturan ini jelas mengebiri hak-hak tenaga honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi, karena banyak sekali diantara mereka yang sudah melampaui batasan usia tersebut. “Untuk itu kami meminta kepada para wakil rakyat di Lombok Tengah juga agar sama-sama melakukan penolakan,” harapnya.

Seharusnya pemberlakuan aturan batas usia tersebut hanya berlaku bagi rekrutmen CPNS umum, dan tidak berlaku bagi para honorer. Karena itu sama saja menutup sama sekali peluang mereka untuk diangkat menjadi CPNS. Mengingat pada kedua jalur penerimaan baik yang reguler maupun melalui K2 tetap akan terganjal faktor usia, dan itu berarti membatasi dan merampok hak warga negara untuk sebuah pengakuan negara atas dedikasi dan kontribusi mereka bagi bangsa dan negara. “Hal ini semakin menunjukkan kalau negara sama sekali tidak berpihak dan menghargai jerih payah rakyatnya, dalam ikut serta membangun bangsa dan negara,” tegasnya.

Pihaknya juga menyoroti peran dan fungsi organisasi profesi, baik itu PGRI untuk guru dan PPNI bagi para perawat yang cenderung diam, dan tidak melakukan upaya apapun untuk melakukan pembelaan untuk hak-hak guru dan perawat, yang secara organisatoris berhak untuk dibela.

Menurutnya, organisasi profesi yang tidak responsif dan kontributif bagi perjuangan anggota dari profesi yang dinaunginya lebih baik membubarkan diri saja secara ksatria, dari pada hanya menjadikan lembaga sebagai alat pembenar kebijakan kekuasaan.

“Selama ini PGRI dan PPNI tidak pernah secara tegas berani berhadapan dengan kekuasaan dan melakukan pembelaan secara all out bagi kepentingan anggotanya yang dizolimi kebijakan pemerintah,” tambahnya.

Untuk itu, pihaknya dalam waktu dekat akan langsung bersama perwakilan guru berangkat ke kementerian untuk menanyakan nasib mereka. “Di Daerah juga kami berharap agar Pemda menganggarkan untuk satu orang tenaga honor itu minimal mendapat gaji sebesar Rp 1 juta setiap bulanya. Karena mereka para guru yang telah banyak mendidik generasi muda kita,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil ketua DPRD Lombok Tengah, Ahmad Ziadi sangat mendukung penuh tuntutan yang dilakukan oleh para guru honorer tersebut. Kedepan pihaknya berharap pemerintah pusat bisa mengangkat semua. “Kalau kami dari Dewan yang terlahir dari rahim rakyat, maka tidak ada alasan untuk tidak membela kepentingan rakyat,” tegasnya.

Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan Lombok Tengah, H Sumum menyampaikan, bahwa terkait tuntutan para honorer yang meminta penambahan pendapatan setiap bulan itu pihaknya akan langsung berkoordinasi dengan atasannya, yakni Bupati untuk membicarakan permasalahan itu. “Tuntutan dari para guru honor ini akan kami sampaikan kepada Bapak Bupati,” ujarnya.

Senada, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Lombok Tengah, H Najili menegaskan jika pihaknya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana mengangkat para honorer K2 tersebut. Hanya saja, karena itu menjadi ketentuan pusat, mereka dari Pemda tidak bisa berbuat banyak.

“Dari perawat dan bidan sudah kita usulkan. Hanya saja pemerintah pusat memberikan kita hanya sebegitu. Kamipun sempat perotes, namun dari pemerintah pusat juga tidak berani merubah karena memang itu sudah disepakati dengan dewan juga,” singkatnya. (met)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Suka
  • Terhibur
  • Sedih
  • Marah
  • Bosan
  • Takut