Unram Dorong Pemprov Fokus Kembangkan Peternakan Rakyat

Unram
TERNAK SAPI – Dua orang peternak sapi lokal di Lombok Timur ketika memandikan peliharaan mereka. (DEVI HANDAYANI/ RADAR LOMBOK)

MATARAM Rencana pemerintah provinsi (Pemprov) NTB melakukan impor sapi ke NTB akan berdampak buruk terhadap peternak lokal di NTB. Pasalnya, jika impor sapi itu dilaksanakan, maka peternak lokal akan malas beternak dan ini akan bisa merugikan daerah sendiri.

“Semestinya pemerintah itu fokus dan serius mengembangkan peternakan rakyat, bukan justru ujug-ujug impor,” kata pakar peternakan ruminansia dari Fakultas Peternakan Unram, Prof H Akhyar Sutaryono, Senin kemarin (19/8).

Yusuf menilai rencana pemprov NTB impor sapi dapat merugikan para peternak di NTB. Masuknya daging impor ini ke Indonesia termasuk NTB, mestinya ditujukan untuk industri hotel dan restauran dan dalam bentuk beku. Begitu juga impor sapi dan daging ayam dari Brasil, terlebih lagi NTB berencana impor sapi hidup dari Australia. Tentu akan semakin menambah ketat persaingan di bidang peternakan, dan ini akan membuat daging lokal akan semakin sulit bersaing.

“Artinya daging lokal pasti akan terpengaruh baik harga maupun pasokannya dan harga daging lokal pasti tertekan,” ujarnya.

Ia menilai, jika harga daging murah, maka yang diuntungkan adalah konsumen. Tetapi untuk produsen (Peternak) akan dirugikan. Pasalnya harga sapi akan tertekan turun dan pendapatan peternak turun. Kondisi ini bisa jadi berpengaruh terhadap kesejahteraan peternak, sehingga mungkin saja minat orang untuk beternak akan berkurang.

“Pemerintah selama ini cenderung berpihak pada konsumen, itulah sebabnya impor daging. Sementara usaha untuk memajukan usaha bidang peternakan, terutama peternakan rakyat tidak serius,” ucapnya.

Menurut Yusuf, pembangunan bidang peternakan rakyat seolah terabaikan. Jika saja daging impor dibiarkan masuk secara bebas, maka peternak akan dirugikan dan bisa saja dunia peternakan NTB jadi berantakan.

“Saya cenderung mendukung pemerintah daerah utk membatasi pasar daging impor. Kalau peternak tertekan dan berhenti beternak tentu akan menekan perekonomian NTB,” terangnya.

Yusuf mendorong semestinya pemprov NTB berusaha memperbanyak usaha peternakan rakyat yang lebih efisien. Salah satunya dengan berupaya menciptakan peternak-peternak skala usaha lebih besar dan menyediakan pakan murah yang berkualitas dalam jumlah cukup. Meskipun menyediakan pakan murah dan berkualitas tidak mudah, membutuhkan waktu lama serta perencanaan matang. Tetapi jika hal tersebut dapat dilakukan, maka dunia usaha pemeliharaan sapi NTB akan bergairah.

Pengembagan peternakan rakyat bisa diterapkan di pulau Sumbawa dengan lahan yang luas. Lahannya ditanami tanaman legum pohon yang memang sengaja disiapkan sebagai pakan ternak,” sarannya.

Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB Hj Budi Septiani mengatakan, NTB sebagai swasembada daging sapi sejak 2011, sehingga, tidak kurang daging.

“Saya sudah bilang NTB sudah swasembada daging. Tidak perlu lagi ada daging impor masuk ke NTB,” katanya.

Diakui Budi,  bahwa memang ada daging sapi dengan jenisnya khusus. Di mana itu untuk kebutuhan horeka tapi terbatas dan diberikan rekomendasi sesuai dengan kebutuhan dan tidak sampai jumlah banyak hingga ton. Seperti rencana Kementrian Perdagangan (Kemendag) mendatangkan 50 ribu ton.

“Itu kita kawal, tergantung dari permintaan yang akan memasukkan untuk kebutuhan hotel dan lainnya,” ujarnya. (dev)