MATARAM—Ribuan massa dari berbagai elemen mahasiswa dan buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD NTB, Kamis (8/10). Aksi menolak pengesahan RUU Cipta Kerja itu dinilai melanggar protokol kesehatan.
Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pemerintah Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi mengatakan, unjuk rasa atau penyampaian aspirasi harus dilakukan dengan protokol kesehatan. “Dalam kerumunan massa yang kurang memperhatikan protokol kesehatan, potensi penularan Covid-19 sangat rentan terjadi,” ujarnya.
Unjuk rasa yang dilakukan mayoritas mahasiswa menolak pengesahan RUU Cipta Kerja, sebagian besar menggunakan masker. Namun banyak juga yang tidak menggunakan masker. Penggunaan masker juga tidak sesuai dengan standar. Belum lagi tidak adanya physical distancing (jaga jarak) antar pengunjuk rasa. Semua itu dinilai sangat berpotensi terjadinya penyebaran Covid-19. “Kita berharap mudah-mudahan hal tersebut tidak terjadi. Kita semua senantiasa diberi kesehatan,” harap Gede.
Persoalannya, angka kasus positif Covid-19 terus bertambah di Provinsi NTB. Banyak orang yang terjangkit karena transmisi lokal. Mengingat, masih banyak orang tanpa gejala (OTG) yang berkeliaran dan berpotensi menularkan virus.
Oleh karena itu, Gede mengimbau seluruh mahasiswa dan masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya, untuk menerapkan protokol kesehatan. “Kita imbau penyampaian pendapat dilakukan dengan tertib dan menerapkan protokol kesehatan, terutama disiplin menggunakan marker,” pinta Gede.
Sedangkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr Nurhandini Eka Dewi tidak tahu harus berbicara apa lagi melihat kerumunan yang terjadi dalam aksi unjuk rasa. Bagaimana tidak, ribuan orang berkumpul tanpa memperhatikan ancaman Covid-19.
Eka sendiri tidak menyangka, di tengah pandemi Covid-19 akan ada aksi yang melibatkan ribuan orang. Padahal kasus Covid-19 di NTB terus bertambah. “La haula wala quwata illa billlah. Saya spechless,” ucap Eka.
Pantauan Satpol-PP NTB di lokasi unjuk rasa, sebagian besar pengunjuk rasa menggunakan masker. “Untuk penggunaan masker relatif patuh, hanya di aspek jaga jarak tidak sesuai protokol kesehatan,” ungkap Kepala Satpol PP Provinsi NTB, Tri Budi Prayitno.
Hal yang dikhawatirkan Tri, adanya OTG yang ikut dalam unjuk rasa. Pasalnya, OTG tersebut bisa saja menularkan virus. “Semoga tidak ada dari mereka yang OTG, yang dapat menularkan kepada yang lain. Dan setelahnya, masing-masing membersihkan diri,” ucap Tri.
Ditegaskan, saat aksi unjuk rasa, sangat sulit menerapkan protokol kesehatan. Apalagi melibatkan banyak massa. “Saat berlangsung unjuk rasa, disiplin protokol kesehatan terancam. Pastinya harapan saya, semoga tidak ada OTG dari ribuan orang yang berkerumun itu,” ujarnya. (zwr)
