MATARAM—Kebijakan pemerintah dalam menjalankan Ujian Nsional Berbasis Komputer (UNBK) banyak mendapat dukungan. Namun tidak sedikit pula yang menyesalkan lantaran terkesan dipaksakan.
Kepala SMP Negeri 13 Mataram, Dodik Satrijo Wibowo, misalnya. Dirinya menyatakan, kebijakan pemerintah tersebut dianggap tergesa-gesa lantaran sebelumnya pemerintah tidak pernah melakukan survei. Survei itu terkait kelayakan sekolah dalam melakukan UNBK.
“Pemerintah kok semudah itu memberikan peraturan kepada sekolah sementara mereka tidak pernah melihat situasi dan kondisi sekolah yang akan melakukan UNBK,” ungkapnya kepada Radar Lombok, Selasa (10/1).
Semestinya pemerintah pusat jika membuat kebijakan, ujarnya, harus dibarengi dengan sarana dan perasarana memadai seperti komputer dan peralatan lainya. “Pemerintah semestinya mempersiapkan semua itu agar jangan sampai ada sekolah yang memungut biaya kepada orang tua dengan alasan UNBK,” tambahnya.
Dirinya enggan melakukan UNBK jika persiapan sarana dan perasarana yang memadai tidak disediakan oleh pemerintah. Dirinya juga enggan untuk meminjam peralatan dari sekolah lain lantaran ketika solusinya meminjam peralatan kepada sekolah lain maka itupun harus ada bayaran.
Diungkapkanya, saat ini sekolah hanya menunggu dari pusat terkait pengadaan bantuan alat untuk pelaksanaan UNBK. Dengan begitu jika sudah melaksanakan UNBK nanti tidak ada yang dibayar dan tidak ada yang harus membayar.
[postingan number=3 tag=”unbk”]
“Gaji guru tidak tetap (GTT) dan gaji Pegawai Tidak Tetap (PTT) dibiayai dari dana BOS. Jadi kalau untuk memungut kepada orang tua untuk membayar persiapan melaksanakan UNBK maka saya lebih baik tidak melakukanya,” tambahnya.
Saat ini saja dirinya banyak menerima laporan dari orang tua murid terkait banyaknya anak yang meminta uang sama orang tua dengan alasan untuk digunakan ujian. Padahal itu semua gratis.
Terpisah, lontaran serupa disampaikan Waka Kurikulum SMAN 1 Keruak, Muharman. Ia menegaskan, meski pemerintah hanya bias menerapkan kebijakan tapi tidak melihat realitas di lapangan. Di SMAN 1 Keruak sendiri disebutnya belum siap menggelar UNBK.
“Pemerintah hanya bisa menerapkan saja. Namun tidak pernah melihat kondisi sekolah yang serba kekurangan. Baik itu dari komputer maupun ruangan yang ada. Penerapan UNBK ini sebenarnya terlalu dipaksakan untuk diterapkan,”ungkapnya.
SMAN 1 Keruak, ungkapnya, hanya memiliki 26 unit komputer. Sedangkan jumlah siswa yang akan mengikuti ujian pada tahun ini sebanyak 280. Jumlah ini disebutnya tidak sebanding dengan ketersediaan fasilitas yang ada.
Tidak hanya itu, selain kekurangan computer, siswa juga tidak pernah mendapatkan bimbingan teknis. Praktis, siswa yang akan mengikuti ujian akan mengalami kesulitan. “Kalau sumberdaya manusianya sendiri sih bisa dijamin, tapi dari sisi yang lain yang masih kesulitan,” paparnya.
Selain dari serba kekurangan dari segi fasilitas, dampak penerapan dari UNBK ini disebutnya merambah pada kondisi psikologis siswa. Pihak sekolah dituntut melaksanakan simulasi penerapan UNBK tersebut. (cr-met/cr-wan)
