UMP Hanya Naik 3,06 Persen, SPN Ancam Gelar Demonstrasi

PEKERJA: Sejumlah pekerja budidaya rumput laut sedang menyisil hasil tangkapan rumput laut di Teluk Ekas, Kecamatan Jerowaru, Lotim. (RATNA/RADAR LOMBOK)

MATARAM — Serikat Pekerja menolak keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB terkait kenaikan upah minum provinsi (UMP) tahun 2024, yang hanya sebanyak Rp 72.660. Pasalnya, kenaikan UMP sebesar 3,06 persen itu jauh dari tuntutan para buruh, yang awalnya meminta Pemprov untuk memutuskan kenaikan UMP sebesar 8 – 12 persen.

Terkait itu, Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) NTB, Lalu Wira Sakti menyebut Sidang Dewan Pengupahan untuk menentukan usulan penetapan UMP NTB 2024 yang digelar Pemprov pada Senin (20/11) kemarin, dinilai mandul.

“Menyedihkan sekali, Pj Gubernur, termasuk Dewan Pengupahan yang 7 orang yang mewakili unsur pekerja, mandul. Seharusnya jangan jadi pemanis. Kalau memang perdebatannya tidak diterima, ya walk out (keluar) saja,” ujar Wira Sakti kepada Radar Lombok, Selasa (21/11).

Serikat buruh menolak kenaikan UMP NTB 2024 disesuaikan dengan PP No 51 tahun 2023. Dia menilai usulan UMP NTB tahun 2024 sesuai PP Nomor 51 tahun yang diusulkan pemerintah dan pengusaha, seolah tidak melihat kontribusi buruh.

Besaran yang dihasilkan dengan mengikuti pedoman aturan tersebut, dianggap tidak terasa manfaatnya bagi buruh. “Kita tidak setuju dengan PP 51 tahun 2023, karena jika kenaikan upah berdasarkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, maka hitunggannya sekian (kenaikan upah 8 persen, red), tapi justru pemerintah terkesan berpihak kepada pemilik modal,” ujarnya.

Pihaknya juga menyayangkan perwakilan pekerja yang hadir dalam Sidang Dewan Pengupahan di Kantor Disnakerstrans NTB, ternyata tidak mewakili suara hati buruh. Sederhana, buruh hanya meminta kenaikan UMP tidak lebih rendah atau minimal sama dengan kenaikan upah aparat negara di 2023 yang mencapai 8 persen.

“Jauh sekali (kenaikan UMP 3,06 persen, red). Sementara kenaikan upah selama tiga tahun tidak pernah ada kenaikan. Harusnya alot perdebatan Dewan Pengupahan. Kalau misalnya tidak mencapai 8 persen, mending walk out aja. Jangan mau tandatangani,” sesalnya.

Wira Sakti juga menyebut kenaikan upah yang sebesar Rp 72.660, sebagai pukulan telak bagi para buruh. Pihaknya pun mengancam akan menggelar aksi untuk menolak kenaikan UMP 2024 sebesar 3,06 persen tersebut. “Ini kan miris, makanya instruksi untuk aksi (demonstrasi) bergelombang akan dilakukan DPD SPN,” ujarnya.

Sementara Yustinus Harbur, selaku Kepala Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) NTB menegaskan, serikat buruh mengusulkan kepada pemerintah kenaikan UMP 2024 sebesar 15 persen. “Usul ini sudah berupa angka kompromi, di mana seharusnya bisa sampai 25 persen,” tandasnya.

Menurutnya, kenaikan besaran UMP NTB Tahun 2024 yang kecil ini dikarenakan adanya variabel indeks tertentu. Sehingga interval indeks ini tidak berpengarunh signifikan terhadap kenaikan upah. “Kalau kita pakai rumus itu, cenderung menjadi salah satu faktor untuk menurunkan persentase kenaikan upah, karena variabel indeks tersebut hanya dalam rentang 0,1 hingga 0,3 dan dikalikan dengan pertumbuhan ekonomi, jadi kami tetap mengusulkan kenaikan UMP 15 persen,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Disnakertrans Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi menimpali pedoman penentuan UPM NTB tahun 2024 yang menggunakan formulasi PP nomor 51 tahun 2023 merupakan kebijakan Pemerintah Pusat. Sementara Pemerintah Daerah tidak diperbolehkan mengambil kebijakan diluar pedoman yang ada.

“Kami sudah sampaikan mau puas tidak puas. Serikut buruh menyampaikan dia tidak setuju dengan PP 51 tahun 2023 itu, tetapi mempersilakan (Pemprov, red) dan akan mengikutinya. Ini kan kebijakan nasional, pusat yang menetapkan pedomannya. Daerah tidak boleh melakukan perubahan-perubahan,” ungkap Gede.

Berdasarkan pedoman itu, besaran UMP NTB Tahun 2024 yang direkomendasikan Pemprov untuk ditetapkan sebesar Rp 2.444.067, dengan kenaikan sebesar 3.06 persen, atau sebanyak Rp.72.660 dari UMP NTB Tahun 2023 yang sebesar Rp 2.371.407.

Adapun Serikat Pekerja dapat mengusulkan kenaikan UMP NTB mencapai 8-12 persen. Akan tetapi Dewan Pengupahan dari unsur Pemerintah tetap mengikuti PP 51/2023, dengan besaran sesuai dengan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan Indeks tertentu (alfa) 0,3. “Semua orang mau besar, tapi kan pertumbuhan ekonomi kita menunjukkan seperti itu. Mampu tidak pengusaha bayar buruh,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan Gede, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Penjabat (Pj) Gubernur Lalu Gita Ariadi wajib menetapkan UMP NTB Tahun 2024 paling lambat tanggal 21 November 2023.

Gubernur menetapkan UMP NTB tahun 2024 sesuai dengan Surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: B- M/243/HL.01.00/X1/2023 tanggal 15 November 2023, hal Penyampaian Informasi Tata Cara Penetapan Upah Minimum Tahun 2024, serta Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2024.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) NTB, I Wayan Jaman Saputra, menyatakan setuju dengan pemerintah, yaitu menggunakan PP 51 Tahun 2023 ini sebagai acuan penetapan UMP 2024. Namun ia mengusulkan untuk menggunakan nilai indeks tertentu (Alpa) sebesar 0,2. (rat/rie)

Komentar Anda