MATARAM – Harga gula pasir di pasar semakin meroket, di mana kini sudah menyentuh angka Rp20 ribu per kilogram dari sebelumnya Rp14 ribu per kg. Melambung tingginya harga gula pasir ini, berbanding terbalik dengan keberadaan pabrik gula pasir yang ada di NTB, yakni PT SMS di Kabupaten Dompu, yang ternyata tidak memiliki dampak terhadap melejitnya kenaikan harga gula pasir.
Kenaikan harga gula pasir ini tidak hanya dirasakan ibu rumah tangga, tapi juga berdampak besar terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di NTB.
Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) NTB Hj Baiq Diyah Ratu Ganefi mendorong agar pabrik gula pasir di Dompu, PT Sukses Mantap Sejahtera (SMS) sebagai pabrik yang berada di NTB untuk ikut peduli dengan kenaikan harga gula pasir dengan cara ikut serta menggelar kegiatan operasi pasar (OP) untuk meredam tingginya harga gula di pasaran.
“Pabrik gula itu ada di NTB, dan sudah semestinya juga harus mengalokasikan 10 atau 20 persen persedian gula itu untuk daerah produksi. Pemerintah daerah juga perlu menegaskan ke PT SMS melakukan operasi pasar gula pasir di daerah produksi,” kata Baiq Diyah Ratu Ganefi yang akrab disapa BDRG, Senin (4/12).
Menurut BDRG, dengan kegiatan operasi pasar sebagai upaya untuk menstabilkan harga gula pasir di pasaran yang saat ini masih tinggi. Operasi pasar ini dilakukan dengan menjual gula pasir harga yang sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Rp14 ribu per kg. Operasi pasar juga bertujuan untuk membantu masyarakat, khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru, agar tidak kesulitan mendapatkan gula pasir dengan harga terjangkau.
“Perusahaan pabrik gula pasir di Dompu juga bagaimana mengembangkan terus menerus lahan tebu, bermitra dengan petani yang ada di lingkar pabrik itu,” katanya.
BDRG mengatakan seharusnya di NTB tidak terjadi keluhan harga gula pasir tinggi, apalagi gula pasir langka, karena menjadi sentra produksi dan pabriknya juga ada di NTB. Pemerintah daerah juga harus memiliki posisi tawar yang kuat untuk mengawal pabrik gula dan pro aktif, sehingga keberadaannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Pemerintah daerah itu semestinya sudah punya data stok dan kebutuhan gula. Data itu dijadikan rujukan untuk membuat kebijakan. Makanya itu harus ada langkah-langkah strategis menangani harga gula pasir ini,” tandasnya. (luk)