Umar Said Kehilangan Dukungan

MATARAM – Ketua DPRD NTB Umar Said mulai kehilangan dukungan dari anggotanya dewan. 

Apabila beberapa waktu lalu mayoritas anggota dewan berpihak pada Umar Said dan berupaya mempertahankannya, kini berbalik 180 derajat dan banyak fraksi telah siap menggulingkan Umar Said. Gerakan  pentolan Partai Golkar NTB berhasil meyakinkan banyak fraksi untuk melengserkan Umar Said dari jabatannya. Bahkan pernyataan sikap secara tertulis dan tandatangan telah dilakukan. “Insya Allah minggu ini sudah bisa dilaksanakan surat dari Golkar,” ungkap anggota Fraksi Golkar, Humaidi, Rabu kemarin (25/5).

Pernyataan Humaidi bukan asal berbicara, beberapa kali semua fraksi pernah diundang untuk membahas masalah tersebut. “Konsolidasi sudah dua kali dilakukan, dan tadi saya juga sudah tandatangan mendukung langkah Golkar,” kata Ketua Fraksi PKS Johan Rosihan di salah satu ruangan bersama beberapa fraksi lainnya.

Johan yang dulunya berpandangan pergantian Ketua DPRD Umar Said cacat hukum, kini sikapnya telah berubah. Menurutnya, hal itu disebabkan dengan hasil Munaslub Partai Golkar dan tidak ada lagi dualisme kepengurusan.

Johan dengan tegas meminta kepada pimpinan dewan untuk segera memproses pemecatan Umar Said. “Ini sudah final, tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Kami juga partai sangat memahami proses yang seperti ini, pimpinan dewan tidak bisa arogan, mereka harus dengar suara fraksi,” tegasnya.

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) HL Pelita Putra yang juga dulunya tampil sebagai pembela Umar Said kini dengan tegas mendukung langkah-langkah pergantian Ketua DPRD. “Dengan tegas saya katakan bahwa persoalan Golkar itu merupakan internal mereka, terserah mereka mau ganti ketua atau PAW. Kami di fraksi PKB mendukung apa  yang diinginkan Golkar,” ujarnya.

Hal yang sama disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Ali Ahmad. Pimpinan dewan dalam hal ini Mori Hanafi, TGH Mahalli Fikri dan Abdul Hadi harus melihat fakta saat ini. DPRD menurutnya diisi oleh 11 partai politik, dan saat ini mayoritas partai menginginkan pergantian ketua DPRD seperti permintaan Golkar.

Ali Ahmad bukan berarti berpihak pada salah satu pihak. Namun hal yang harus dipahami publik adalah hak partai politik mengganti atau memecat anggotanya. “Sudah ada kompromi politik, sikap kami mendukung Golkar. Tidak perlu kita rebut-ribut lagi,” kata pria yang juga Ketua Komisi I itu.

Fraksi PDIP maupun Gerindra dikabarkan juga telah mengambil sikap serupa.  “Mari kita hargai keputusan partai lain, jangan kita halangi. Begitu juga jika nanti hal serupa terjadi pada partai yang lain,” kata Made Slamet yang merupakan Sekretaris Fraksi PDI-P.

Wakil Ketua DPRD NTB TGH Mahalli Fikri saat dimintai tanggapannya terkait peta politik yang berubah haya menjawab formalitas. Sampai saat ini politisi Demokrat tersebut selalu mengatakan persoalan Umar Said tetap diproses sesuai aturan yang berlaku.

Lalu bagaimana respon Umar Said dengan perubahan yang terjadi ? Seperti biasa, Umar irit berbicara. Ia tidak ingin berpolemik di media. Umar tetap yakin pemecatan dirinya belum bsia diproses karena sedang dalam upaya hukum. “Tata tertib yang bilang begitu, belum bisa kita eksekusi kalaua da upaya hukum. Kan saya sedang tunggu disidang oleh Mahkamah partai,” jawabnya saat ditemui di ruang kerjanya. (zwr)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid