ULP Loteng Jadi Percontohan di NTB

SAMBUTAN: Direktur Pengembangan LKPP Soni Sumarsono saat memberikan sambutan di hadapan bupati Lombok Tengah, Direktur MCEI, dan Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah (SAPARUDIN/RADAR LOMBOK)

PRAYA-Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Lombok Tengah kembali mendapat tuah setelah dijadikan salah satu ULP unggulan di Indonesia.

ULP Lombok Tengah kembali ditunjuk sebagai pilot project ULP terbaik di NTB. Hal ini disampaikan langsung Direktur Mannheim Center for Entrepreneurship and Inovation (MCEI) Peter Rey menyebutkan, di Indonesia ada 40 ULP unggulan yang dinilai telah mampu dan sukses melaksanakan tugas. Dari 40 ULP tersebut, termasuk Kabupaten Lombok Tengah. “Keberhasilan Lombok Tengah ini tentunya, kami sudah menunjukkan sebagai pilot project ULP terbaik di NTB setelah Kabupaten Sumbawa,” kata Peter dalam acara yang dirangkai dengan launching perlindungan hukum dan legal protection, kemarin (15/3).

Di NTB ini, lanjutnya, ada satu kabupaten dari 10 kabupaten/kota yang belum terdaftar atau belum memiliki ULP. Lombok Tengah sebagai pilot project diharapkan bisa memberikan bimbingan dan arahan kepada kabupaten yang belum memiliki ULP seperti Kabupaten Sumbawa Barat.

Dikatakan, keberadaan ULP di masing-masing kabupaten/kota, terutama dalam pengelolaan barang dan jasa memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan dan kemajuan suatu daerah. ‘’Adapun kunci sukses yakni meningkatkan sumber daya manusia (SDM), memantapkan kelembagaan dan transparansi  kepada masyarakat,’’ tandasnya.

Baca Juga :  Tiga Pembunuh Saenal Menyerahkan Diri

[postingan number=3 tag=”loteng”]

Ditambahkan Direktur Pengembangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Sony Sumarsono mengaku, jika sebuah kabupaten/kota sudah bisa mengelola ULP dengan baik dan benar, maka  tingkat pelanggaran hukum yang dilakukan sangat minim. Minimnya pelanggaran hukum tersebut, tentunya ini merupakan langkah menyempitkan terjadinya kecurangan dalam melawan hukum.

Lanjut Sony, jika daerah sudah sukses dan mampu mengelola ULP, tentunya ini sama artinya dengan meningkatkan pendapatan daerah dan pusat. ‘’Saat ini ULP sudah terbagi menjadi tiga regional, yakni Regional Jawa, Regional Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur,’’ katanya.

Rencananya, sambung Sony,  untuk regional bagian timur kemungkinan akan dipusatkan di NTB. ‘’Dan kantornya nanti di Lombok Tengah,’’ sebutnya.

Sementara Bupati Lombok Tengah HM Suhaili FT dalam sambutannya mengaku bersyukur dengan telah terpilihnya Lombok Tengah sebagai kabupaten percontohan, yang telah sukses dalam program pengelolaan pengadaan barang dan jasa. “Alhamdulilah Kabupaten Lombok Tengah telah terpilih sebagai kabupaten pilot project pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Keberhasilan ini LKPP juga telah memilih Lombok Tengah sebagai lokasi launching perlindungan hukum dan legal protection,” katanya.

Baca Juga :  Korupsi Anggaran Desa di Loteng Makin Parah

Dengan terpilihnya Lombok Tengah sebagai kabupaten terbaik dalam pengelolaan ULP, tentunya ini merupakan suntikan dan kontribusi yang besar baginya untuk terus berbuat lebih baik lagi. Di samping kehadiran para tamu undangan lainnya, ini juga merupakan suntikan dan semangat baru dalam berikhtiar terus menerus membangun dan meningkatkan kualitas masyarakat. “Saya sangat bersyukur Lombok Tengah bisa dijadikan lokasi launching perlindungan hukum dan legal protection pengadaan barang dan jasa,” ulasnya.

Suhaili juga berterima kasih kepada semua satuan kerja perangkat masyarakat (SKPM) yang telah gigih, tulus melaksanakan semua tugasnya. Dengan terbangunnya etos kerja jajaran, tentunyanya predikat ini bisa didapatkan. Tanpa kegigihan dan etos kerja jajarannya, tentunya predikat ini tidak bakalan bisa didapatkan. “Keberhasilan ini merupakan hasil kerja bersama, apalah artinya Suhaili-Pathul menjalankan amanah tanpa dukungan dari semua SKPM dan masyarakat Lombok Tengah,’’ ujarnya merendah. (cr-ap)

Komentar Anda