UKM Belum Maksimal Kelola Dana

Hj Rohani Najmul Akhyar (HERY MAHARDIKA/RADAR LOMBOK)

TANJUNG-Pemkab Lombok Utara telah maksimal memberikan bantuan pendanaan kepada kelompok Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Sayang, kelompok UKM yang mendapatkan bantuan pendanaan itu masih belum maksimal mengelola dana tersebut. Bahkan, dari mereka dana bantuan yang diperoleh dialihkan ke kebutuhan lainnya. “Sebenarnya perhatian pemerintah terhadap para kelompok UKM sudah cukup maksimal. Akan tetapi anggota UKM belum maksimal mengelola dana yang diperolehnya,” tegas dewan pembina Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Lombok Utara, Hj Rohani Najmul Akhyar kepada Radar Lombok, Jumat (11/11).

Kendala kelompok UKM, menurutnya, bukan pada persoalan pendanaan. Tetapi persoalan pengusaha masih terkendala di pemasaran dan pengemasan yang perlu ditangani. Untuk mengatasi terkendala tersebut, ia telah berkoordinasi dengan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) untuk memberikan pembinaan secara maksimal. Diskoperindag pun berjanji akan maksimal pada tahun depan. “Akan ada juga semacam MoU dengan hotel, travel untuk mengambil hasil produk lokal yang dihasilkan para UKM,” kata istri Bupati H Najmul Akhyar ini.

Baca Juga :  Kemenkop UKM Bentuk Perwakilan DPS di NTB

Selain itu, ia pada pengurusan TP PKK kabupaten telah mengusulkan pada APBD perubahan untuk menggenjot wirausaha baru dengan memberikan pembinaan. Nanti, ia akan membentuk semacam komunitas yang memberikan pembinaan lebih maksimal. Seperti pelatihan tata rias dan lainnya.

Baca Juga :  UKM TBM Bumi Gora Aktif Turun ke Masyarakat

Di samping itu, pihaknya juga akan mengevaluasi dan monitoring wirausaha yang aktif dan tidak. Jika ditemukan tidak aktif, maka kedepannya tidak akan diberikan pelatihan dan pembinaan. Terkait pengusaha-pengusaha besar yang tergabung dalam IWAPI, ia berharap bisa memberikan pembinaan kepada wirausaha kecil dan menengah.

Sedangkan, terkait dana CSR yang ada pada perusahaan-perusahaan besar yang ada di Lombok Utara untuk memberikan bantuan kelompok, menurutnya, pengusaha tidak bisa memberikan begitu gampang. ‘’Tetapi, kedepan pemda diharapkan bisa mengontrol kemana saja dana CSR itu diarahkan,’’ pungkasnya. (flo)

Komentar Anda