MATARAM – PT Pertamina (Persero) melalui anak usaha Pertamina Patra Niaga akan memperluas area uji coba pembelian gas LPG subsidi 3 kilogram menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Pulau Jawa, Bali dan NTB. Uji coba dilakukan agar penyaluran barang subsidi lebih akurat dan tepat sasaran.
“Akan diinformasikan uji coba pembelian LPG menggunakan KTP di NTB, masih menunggu arahan,” kata Section Head Comunication Patra Niaga Jatimbalinus, Cicil saat dikonfirmasi Radar Lombok, Rabu (8/2).
Sementara saat ini masih melakukan uji coba pembelian LPG 3 kilogram di lima kecamatan melalui sub penyalur atau pangkalan resmi dengan menggunakan KTP. Adapun lima kecamatan tersebut, yakni Kecamatan Cipondoh di Kota Tangerang, Provinsi Banten, Kecamatan Ciputat di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Kecamatan Ngaliyan, di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kecamatan Batu Ampar di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan Kecamatan Mataram di Kota Mataram, Provinsi NTB.
Di Kota Mataram sebanyak 9 agen distributor yang ditunjuk menjadi penyalur gas melon. Antara lain berada di wilayah Pagutan Timur, Pagesangan, Mataram Timur, Pagesangan Barat, Pagutan Barat, Pejanggik, Punia, Mataram Timur, Pagesangan Timur, Pagutan Timur.
Konsumen menyebutkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebelum melakukan pembelian LPG bersubsidi, kemudian data pembeli akan dicocokkan dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Desil 1-7 yang telah diserahkan Kemenko PMK ke Patra Niaga.
Konsumen yang telah tercatat dalam data P3KE dapat langsung bertransaksi. Sedangkan konsumen yang belum tercatat dapat mengisi data pada MAP Lite dengan bantuan pangkalan. Proses ini hanya perlu dilakukan satu kali dan selanjutnya konsumen dapat bertransaksi seperti biasa.
Sebelumnya rencana uji coba pembelian gas melon menggunakan KTP dikeluhkan pedagang. Pasalnya, hal tersebut berdampak pada menurunnya omset penjualan gas LPG yang dijual pedagang.
“Semenjak ada informasi kalau beli gas LPG pakai KTP sepi pembeli yang datang. Dari jam 08.00-13.30 Wita tidak ada satupun yang beli padahal biasanya sudah ramai,” kata pengusaha LPG di Kota Mataram, Victor Kusnohandoyo.
Menurut Victor rencana pemerintah menerapkan kembali kebijakan pembelian elpiji subsidi 3 kg dengan menunjukkan KTP, maupun My Pertamina cukup bagus namun tidak efektif. Sebab tidak sedikit masyarakat yang masih buta teknologi. Disamping itu juga dengan harus membawa KTP tiap pembelian LPG tentunya membuat ribet warga.
“Warga sudah banyak yang bertanya soal Pembelian LPG harus pakai KTP atau aplikasi My Pertamina, mereka khawatir kalau pakai KTP, data mereka diketahui dan kuota (tabung) yang mereka (pengecer) ambil semakin sedikit,” ucapnya. (cr-rat)
