Tunjangan Rumah Dewan Capai Rp 6,24 Miliar

GIRI MENANG-Tunjangan perumahan anggota DPRD Lombok Barat pada 2017 dipastikan akan naik, tinggal menunggu peraturan bupati (Perbup) untuk mengesahkannya. Karena seperti dijelaskan Kepala Bagian Pembangunan Setda Lobar Heri Ramadan, hasil appraisal atau nilai taksir dari konsultan terkait nilai kenaikan tunjangan perumahan sudah keluar. “Hasil appraisalnya sudah keluar. Tetapi nanti kita juga punya tim untuk melakukan appraisal. Nanti akan dipadukan, kemudian akan dikeluarkan peraturan bupati untuk menetapkan besaran kenaikan tersebut,” ungkap Heri saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (30/3).

[postingan number=3 tag=”tunjangan”]

Dijelaskannya, saat ini pembayaran tunjangan perumahan pada 2017 kepada anggota dewan Lobar belum dilakukan. Nantinya pembayaran akan dirapel dari Januari setelah Perbup diteken. Namun Heri sendiri menolak untuk memberitahukan berapa nilai appraisal dari konsultan tersebut. “Kalau itu yang lebih pasnya pak Sekda yang memberi tahu,” jelasnya.

Pagu yang dianggarkan saat ini untuk tunjangan perumahan dewan adalah Rp 12,5 juta per bulan untuk Ketua DPRD, kemudian masing-masing Rp 12 juta per bulan untuk wakil ketua. Untuk anggota dianggarkan Rp 11,5 juta per bulan. “Hitung saja sendiri berapa dianggarkan. Tetapi angka ini kan masih pagu, belum nanti disesuaikan dengan appraisal yang ada,” terangnya.

Dengan angka-angka yang disebutkan tersebut, maka pada APBD 2017 ini, tunjangan perumahan dewan menurut perhitungan koran ini mencapai Rp 6,24 miliar.

Sungguh angka yang fantastis di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat miskin di Lobar yang kini jumlahnya bertambah.

Sementara itu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Lobar H. Joko Wiratno mengatakan, appraisal dari konsultan sudah ada. Tetapi dia belum bisa menyebutkan angka, karena saat dihubungi tidak berada di kantor. Hasil appraisalnya sendiri kata Joko saat ini tengah disesuaikan dengan perhitungan pemda dan juga DPA yang ada. (zul)