GIRI MENANG-Kenaikan tunjangan rumah DPRD Lombok Barat di APBD 2017 sudah disetujui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Namun nominalnya belum diketahui karena harus dilakukan perhitungan terlebih dahulu. “Untuk kenaikannya berapa, harus dihitung dulu. Sekarang sedang dalam proses perhitungan di Bagian Pembangunan,” ungkap Ketua TAPD Lobar HM. Taufiq kemarin.
Sementara itu Kabag Pembangunan Setda Lobar Heri Ramadhan membenarkan bahwa proses perhitungan tengah berlangsung. Diterangkannya, besaran kenaikan tunjangan rumah dewan per bulan akan dihitung oleh konsultan penilai. “Jadi nilai pengerjaannya kurang dari Rp 50 juta, kita lakukan penunjukan langsung. Sebelumnya kita juga sudah menampilkan RUP (Rencana Umum Pengadaan),” ungkapnya.
Seperti diketahui besaran tunjangan perumahan dewan di Lobar per bulannya mencapai Rp 7,3 juta. Besaran tersebut tentunya nanti menjadi acuan dalam appraisal. Sehingga tidak sampai appraisal akan kurang dari besaran tersebut.
[postingan number=3 tag=”dewan”]
Adapun hasil appraisal oleh konsultan sendiri lanjut Heri diharapkan bisa selesai Januari. Besarannya nanti akan menjadi dasar TAPD untuk menentukan besaran kenaikan, yang kemudian akan dibayarkan kepada anggota dewan. “Besaran kenaikan nanti tergantung TAPD. Tetapi yang jelas tidak boleh lebih dari hasil appraisal,” jelasnya.
Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Lobar, Sulhan Muchlis mengatakan, permintaan kenaikan tunjangan rumah dikarenakan ada inflasi yang berpengaruh pada naiknya biaya rumah tangga serta fasilitas lain yang memang diatur pada regulasi untuk diberikan kepada dewan. “Apa yang kita minta ini masih sebatas kewajaran, dan memang itu diatur. Ada regulasinya. Kami tidak mungkin meminta apa yang tidak diatur,” jelasnya.
Karena untuk diketahui pula lanjut Sulhan, saat ini Anggota DPRD Lobar belum disediakan rumah dinas. Sehingga kompensasi dari itu adalah diberikannya tunjangan rumah. Karena kalaupun membangun rumah dinas untuk 45 anggota dewan, itu nilainya terlalu mahal. (zul)
