MATARAM – Virus Corona masih menjadi misteri menakutkan hingga saat ini. Banyak hal yang belum terpecahkan. Salah satunya terkait pasien yang telah dinyatakan sembuh namun belakangan kembali terjangkit Covid-19.
Kasus pasien Covid-19 yang telah dinyatakan sembuh namun positif lagi, tidak banyak terjadi di Indonesia. Namun di Provinsi NTB saja, saat ini tercatat sudah ada tujuh kasus. “Ada tujuh orang yang positif lagi, dan satu orang berakibat meninggal dunia,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr Nurhandini Eka Dewi kepada Radar Lombok di ruang kerjanya, Senin (21/12).
Pantauan Dikes, pasien yang meninggal tersebut karena kondisi kesehatannya cukup parah. Padahal sebelumnya saat pertama kali terjangkit Covid-19, sudah dirawat dengan baik dan dinyatakan sembuh sehingga dipulangkan. Setelah beberapa waktu, pasien tersebut justru kembali terjangkit Covid-19. Anehnya, semakin parah. “Infeksi kedua lebih parah. Padahal sebelumnya sudah dinyatakan sembuh,” tutur Eka.
Apakah pasien tersebut tertular lagi dari orang lain atau sebenarnya masih ada virus corona di dalam tubuhnya saat dinyatakan sembuh? Eka mengaku belum bisa menjawab pertanyaan tersebut. Penanganan Covid-19 di luar negeri, kasus semacam itu sudah bisa terdeteksi. Apakah tertular kembali dari orang lain atau sisa-sisa virus di dalam tubuhnya menguat. “Di luar negeri bisa diukur, tertular baru atau sisa lama. Kita di sini belum sampai di situ,” ucap Eka.
Sementara terkait dengan enam pasien lainnya dengan kasus serupa, saat ini masih ditangani tenaga kesehatan. “Ada yang anak-anak, remaja, dewasa hingga lansia. Kita tangani sebaik-baiknya,” tambahnya.
Selain itu, yang menjadi perhatian Dikes saat ini adalah semakin banyaknya angka pasien positif Covid-19 di Provinsi NTB. Akhir tahun yang diharapkan kasus Covid-19 menurun, justru semakin meningkat. Data pada hari Minggu contohnya. Dalam sehari, pasien positif Covid-19 ditemukan sebanyak 57 orang. “Angka Covid-19 di NTB memang terus naik. Tapi trend kenaikan ini terjadi merata di Indonesia,” kata Eka.
Banyak faktor yang menyebabkan angka Covid-19 meningkat. Salah satunya akibat pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang dilakukan di tujuh kabupaten/kota.
Eka sendiri belum bisa menyampaikan data pasti berapa kasus yang muncul akibat pilkada. Mengingat, klaster pilkada harus dihitung sejak masa pendaftaran, kampanye, pencoblosan, pengumuman hingga pelantikan mendatang. “Sebenarnya tingkat kepatuhan saat pilkada cukup baik. Tapi kita temukan juga ada timses yang positif. Kalau data lengkapnya belum kita rekap,” terangnya.
Bukan timses saja, ribuan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) juga hasilnya reaktif saat dilakukan rapid test. Kemudian ketika dilanjutkan dengan pemeriksaan swab, banyak di antara mereka sudah positif terjangkit Covid-19.
Eka mencontohkan KPPS di Kabupaten Sumbawa. Rata-rata yang reaktif, hasilnya positif setelah dilakukan pemeriksaan swab. “Sekitar 1600 lebih dari 54 ribu petugas KPPS itu reaktif. Ditindaklanjuti dengan swab. Ada yang positif hasilnya, yang Sumbawa rata-rata positif,” bebernya.
Petugas yang reaktif memang tidak diminta bertugas. Namun, masalah Covid-19 di Provinsi NTB seperti sudah menjalar ke mana-mana. Tidak ada wilayah yang aman. Banyak klaster sudah bermunculan. Mulai dari klaster perkantoran, keluarga, hingga tenaga medis. Semua orang berpotensi tertular. “Di KSB itu tenaga medis tertular oleh pasien,” imbuh Eka.
Di sisi lain, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan banyak temuan dalam penanganan Covid-19 di Provinsi NTB. Banyak hal yang dianggap tidak sesuai aturan. Eka sendiri tidak membantah laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK. Namun, dirinya juga tidak ingin disalahkan begitu saja. “BPK selalu berpegang teguh pada aturan. Tidak diperhatikan kondisi di lapangan. Saya bilang ke BPK, kita itu kerja dulu baru aturan keluar. Sehingga kurang sedikit, ya harap dimaklumi, yang penting tidak membahayakan,” tuturnya.
Banyak hal yang dianggap BPK tidak sesuai ketentuan. Di antaranya terkait laboratorium VCR, sosialisasi yang dianggap kurang dan lain sebagainya. “Kita sudah bekerja maksimal kok,” tutup Nurhandini Eka Dewi.
Sebelumnya, Kepala BPK Perwakilan NTB, Hery Purwanto mengungkapkan temuan pihaknya. Di antaranya Pemprov NTB belum melakukan verifikasi dan evaluasi atas hasil self assessment berstandar BSL-2 dari laboratorium pemeriksa Covid-19. Kemudian pencatatan data penemuan kasus belum tertib. “Kan itu ada aturannya. Treatmen di rumah sakit, harus berapa hari disana. Itu jadi temuan,” ujar Hery.
Disampaikan pula bahwa fasilitas pelayanan kesehatan selama ini belum sepenuhnya melaksanakan manajemen klinis sesuai dengan pedoman. Di mana terdapat pemeriksaan RT-PCR di hari kesatu negatif, namun tidak dilakukan pemeriksaan RT-PCR pada hari kedua. (zwr)
