MATARAM – Serapan anggaran Pemkot Mataram sampai triwulan ketiga tahun ini masih cukup baik. Namun tujuh OPD tercatat dengan serapan anggaran yang masih rendah. Tujuh SKPD ini antara lain, Dinas Pemuda dan Olaharga (Dikpora) dengan realisasi keuangan 53,51 persen dan realisasi fisik 64,27 persen dari pagu anggaran yang dimiliki tahun ini sebesar Rp 12.760.887.728,00. Berikutnya Sekretariat Daerah dengan realisasi keuangan 54,82 persen dan realisasi fisik 64,08 persen dari pagu anggaran Rp 84.971.367.867,00 tahun ini. Ketiga adalah Badan Keuangan Daerah (BKD) dengan realisasi keuangan 54,25 persen dan realisasi fisik 53,07 persen dari pagu anggaran Rp 68.214.464.865,00 tahun ini.
Selanjutnya Dinas Perdagangan dengan realisasi keuangan 43,1 persen dan realisasi fisik 59,86 persen dari pagu anggaran Rp 25.432.361.103,00. Lalu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) dengan realisasi keuangan 57,69 persen dan realisasi fisik 57,69 persen dari pagu anggaran Rp 11.030.673.781,00. Selanjutnya Dinas Tenaga Kerja dengan realisasi keuangan 53,36 persen dan realisasi fisik 56,87 persen. Kemudian serapan terendah adalah Dinas Perindustrian, Koperaso dan Usaha Kecil Menengah dengan realisasi keuangan 33,43 persen dan realisasi fisik 42,07 persen dari pagu anggaran Rp 10.201.642.642,00. Ada tujuh OPD yang serapan anggarannya masih rendah sampai triwulan ketiga tahun ini. Artinya capaian itu masih di bawah 65 persen, ujar Sekda Kota Mataram, H Effendi Eko Saswito usai meminpin rapat koordinasi serapan anggaran, Jumat (11/11).
Sementara 30 OPD tercatat dengan serapan anggaran sedang di atas 65 persen atau kategori zona kuning. Kemudian hanya dua OPD saja yang serapan anggarannya tinggi di atas 86,67 persen. Yakni Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram dengan realisasi keuangan 90,07 persen dan realisasi fisik 91,53 persen dari pagu anggaran Rp 213.228.265.593,00 dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan serapan keuangan 65,36 persen dan realisasi fisik 87,04 persen. Dua OPD ini serapan anggarannya sudah sangat baik, katanya.
Sekda mengatakan, serapan anggaran OPD sampai Oktober seharusnya 86,7 persen.
Namun hanya 2 OPD saja yang serapannya di atas 86,7 persen. Untuk 7 OPD yang serapannya masih rendah didalami penyebabnya. Antara lain, beberapa kegiatan pelaksanaannya dan pembiayaannya dari APBD perubahan. Sedangkan APBD perubahan baru disahkan dan bisa digunakan sekitar tiga pekan lalu. Kemudian ada kegiatan yang sifatnya membutuhkan proses administrasi cukup panjang, terutama untuk program hibah kepada warga masyarakat. Secara keseluruhan di bulan November dan Desember, sekarang juga masih sedang proses realisasinya bisa membaik dan bahkan mendekati 100 persen. Kita harapkan 95 persen itu sudah selesai semua, ungkapnya.
Eko mengatakan, masih rendahnya serapan anggaran bukan karena OPD yang tidak mengelola dan menggunakan anggaran. Sehingga tidak ada kehawatiran satu pun program yang tidak bisa terlaksana tahun ini. Semua program bisa terlaksana. Ini semua lagi on progress semua, terangnya.
Program dan mekanisme kegiatan saat ini tengah berjalan. Program yang berhubungan dengan proses administrasi diminta untuk segera diselesaikan. Kalau yang lain kan sudah berjalan, jelasnya.
Tentang kendala yang dihadapi dan disampaikan kepada DPRD setempat, Eko menyampaikan, persoalannya bukan kendala. Tetapi ada kekeliruan seperti pemanfaatan rekening. Makanya itu yang harus dilakukan penyesuaian dan harus dieksekusi. Penyesuaiannya itu ada di APBD perubahan karena harus ada penyesuaian itu, tutup Eko.
Asisten II Setda Kota Mataram, Lalu Alwan Basri mengatakan, tujuh OPD yang serapan anggarannya masih rendah didorong untuk meningkatkan dan memaksimalkan program yang sudah direncanakan. Meski demikian, dia tetap yakin serapan anggaran bisa maksimal di akhir tahun nanti. Itu karena banyak program yang pembiayannya dari APBD perubahan. Kita tetap optimis serapan anggarannya maksimal sampai akhir tahun, katanya. (gal)
