MATARAM – Kegiatan 40 anggota DPRD Kota Mataram nyaris sepi pasca pelantikan. Mereka belum bisa menggelar kegiatan apapun karena alat kelengkapan dewan (AKD) belum ditetapkan. Semua ini terjadi gara-gara belum ada keputusan dari Partai Golkar untuk menetapkan Ketua DPRD Kota Mataram definitif.
Di sisi itu, tujuh fraksi masih menanti dengan ganjalan kekesalan di hati. Sementara Partai Golkar yang ditunggu belum ada kabar sama sekali.
Ketua DPRD Kota Mataram sementara, Abdul Malik memilih untuk tidak pernah terlihat di kantor di tengah cecaran tujuh fraksi yang menunggu jawaban.
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati mengatakan, untuk penetapan komposisi AKD tinggal menunggu keputusan Partai Golkar saja. Ini masih belum ada kabar, kapan penetapan. Banyak agenda yang sudah di depan mata dan harus segera dituntaskan, katanya kepada Radar Lombok, Senin (23/9).
Lembaga DPRD Kota Mataram betul-betul vakum dari kegiatan. Pasca dilantik 6 Agustus lalu, kegiatan kedewanan tidak efektif dengan pimpinan sementara Abdul Malik.
Kondisi ini sekaligus menjadi kegiatan politik di internal kantor DPRD setempat menjadi penuh drama. Karena pasca pileg 2014 dan 2019 silam, tidak pernah terjadi situasi seperti ini ketika H Didi Sumardi menjadi pucuk pimpinan. Prosesnya sangat cepat dan tidak sampai berbulan-bulan seperti tahun ini. Jauh berbeda dengan DPRD Provinsi yang sudah menetapkan sekarang pimpinan definitif dari Partai Golkar, padahal pelantikan tanggal 2 September lalu. Jiwa diplomasi belum sepenuhnya dikuasi Malik sehingga membuat fraksi banyak menyuarakan protes.
Politisi PDI Perjuangan meminta penetapan AKD segera dipastikan. Karena agenda kedewanan seperti pembahasan hasil evaluasi APBD perubahan dan persiapan APBD 2025 mendatang harus lebih cepat. Kabarnya provinsi sudah ditetapkan, sekarang Kota Mataram ini yang lama, sesalnya.
Dari delapan fraksi yang sudah terbentuk yakni, Fraksi Golkar, PKS, Gerindra, PPP, PDI Perjuangan, Nasdem, Demokrat, dan Amanah Nurani Bangsa, semua masih menungu keputusan Golkar. Akibatnya, semua kegiatan hampir tidak jalan, semua ruangan fraksi sampai ruang-ruang kerja di DPRD Kota Mataram kosong.
Semua dampak dari ulah Golkar yang masih belum mengumumkan SK ketua difinitif. Semua fraksi menyuarakan kekesalan. Para pimpinan fraksi di DPRD Kota Mataram sangat kesal dengan sikap dingin dari Partai Golkar. Akibatnya, kondisi di DPRD Kota Mataram layaknya kantor mati suri tak berpenghuni. Kursi di bagian komisi serta fraksi masih kosong, hanya terlihat lembaran kertas dan koran, sindirnya.
Selain PDI Perjuangan, semua fraksi hampir sepakat terkait dengan lamabtnya respons dari Golkar soal penunjukan ketua tetap tersebut. Bahkan, semua fraksi sudah menyatakan sikap untuk boikot kegiatan kalau sampai terus molor.
Sekretaris Fraksi PPP, Muhammad Al Hariri mengatakan, yang jadi perdebatan adalah soal keputusan Golkar. Semua fraksi sudah meyuarakan dari awal, tapi mengapa masih harus menunggu mengingat dari aturan sudah bisa dua pimpinan memimpin sidang paripurna penetapan. Kita tunggu Golkar yang semakin tidak jelas, siapa yang akan ditunjuk untuk ketua terpilih dari DPP-nya, katanya.
Menurut Hariri, masih banyak pekerjaan belum tuntas.
Lembaga ini merupakan lembaga negara, bukan milik satu parpol. Kinerja kedewanan harus berjalan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja eksekutif. Sekarang ini tidak bisa berbuat banyak karena AKD saja belum terbentuk, kesalnya.
Plt Sekretaris DPRD Kota Mataram, H Lalu Martawang mengatakan, sampai saat ini belum ada informasi terkait dengan SK ketua definitif dari Partai Golkar. Masih belum ada kabar, kalau sudah baru sekretariat akan proses untuk SK penetapan, katanya.
Saat ini, baru tetap dua pimpinan definitif yang sudah ada SK dari masing-masing DPP yakni, PKS atas nama Hj Istiningsih yang ditetapkan jadi wakil ketua dan Gerindra atas nama Hj Baiq Mirdiati menjadi wakil ketua. Untuk posisi wakil difinitif sudah dua pekan lalu diterima SK-nya, singkatnya.
Posisi Golkar di Kota Mataram saat ini, hanya memperoleh 7 kursi beda satu kursi dengan PKS. Jauh berbeda dengan pileg 2019 yang mendapatkan 9 kursi.
Ketua DPD II Partai Golkar Kota Mataram, TGH Mujiburrahman yang dikonfirmasi terkait keterlambatan dan informasi SK ketua terpilih memilih tidak berkomentar. Bebrapa kali dilayangkan WhatsApp tidak dijawab meski sudah dibaca. (dir)
