MATARAM – Program beasiswa mahasiswa NTB ke Polandia mendapat berbagai tanggapan, ada yang mengapresiasi, ada juga yang mengkritik. Kali ini bukan tentang sumber anggaran maupun transparansi prosesnya, namun soal tujuan. Mengapa ke Polandia?
Salah satu yang menyampaikan adalah akademisi Universitas Mataram Prof. Zainal Asikin. Ia mempertanyakan urgensi pengiriman mahasiswa ke Polandia. “ Gak usah lah sekolahkan anak-anak NTB ke Polandia. Karena tidak terlalu relevan dengan kebutuhan NTB,” ungkapnya, Minggu (9/12).
Menurut guru besar Unram ini, Pemprov NTB seharusnya melakukan pemetaan dan kajian. Disiplin ilmu apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh NTB. Setelah itu barulah mencari negara tujuan yang sesuai. Misalnya tentang ilmu hukum, tentu saja tujuan negara yang paling layak diantaranya Belanda atau Prancis. “ Kalau soal ekonomi, belajarlah ke Barceley University atau Harvard. Ini banyak juga ditanyakan orang ke saya,” ucapnya.
Anggota DPRD NTB dari PPP TGH Hazmi Hamzar juga memberikan kritikan.” Pengiriman mahasiswa NTB ke luar negeri, ke negara Polandia itu tidak tepat. Polandia itu salah satu negara di dunia yang kental menganut paham komunis,” ungkapnya.
Negara Polandia dan masyarakat disana, sangat kental dengan ajaran komunis. Bahkan, negara Polandia masuk 7 besar pergaulan bebas dan masuk 2 besar angka kehamilan remaja tertinggi di dunia.
Kondisi masyarakat Polandia yang seperti itu, tentu saja sangat tidak baik bagi orang NTB. Apalagi mayoritas masyarakat NTB beragama Islam. “ Kalau pengiriman mahasiswa ke perguruan tinggi (PT) di luar negeri yang memiliki faham agama, kita setuju. Tapi, kalau mahasiswa kita dikirimkan ke PT-PT non agama seperti di Polandia, kita khawatir nanti pas baliknya mereka akan terdoktrin faham komunis,” ungkapnya.
Hazmi menyarankan, jika pemprov ingin melaksanakan pengiriman mahasiswa NTB ke luar negeri, sebaiknya negara yang menjadi tujuan adalah negara beragama. Masih banyak negara-negara hebat yang bisa menjadi negara tujuan, terutama yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
Para generasi muda terbaik NTB, harus tetap bisa bebas melaksanakan agamanya di negara tujuan. Diantaranya, negara Perancis, Italia, Inggris dan Australia. “ Pak Gubernur saya rasa sudah paham bagaimana kehidupan di luar negeri. Sejelek-jelek negara Australia, pemerintah mereka masih toleran, manakala ada siswa dari negara luar dan berbeda keyakinan untuk bisa beribadah sesuai keyakinan yang dianutnya,” ucapnya.
Pengalaman anak-anak NTB yang pernah bekerja dan bersekolah di Jepang dan Korea, seyogyanya bisa menjadi acuhan terkait sangat sulitnya mereka beribadah saat azan yang menjadi penanda waktunya salat telah tiba. “ Saya mungkin dianggap bodoh, tapi ini tanggungjawab moral saya kepada daerah. Pokoknya, enggak boleh pemerintah main-main dalam persoalan ini. Sekali lagi, pendangkalan akidah adalah cara-cara yang luar biasa dan massif dilakukan oleh kelompok atau negara yang tidak berideologi agama,” ujarnya.
Hazmi yang juga Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTSI) NTB menyadari, pengiriman mahasiswa ke luar negeri dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di NTB, dirasa sangat positif. Namun harus juga melakukan kajian terlebih dahulu. Faktor ideologi di negara yang menjadi tujuan, menurutnya perlu menjadi faktor pertimbangan. Bukan sekedar bangga mampu mengirim mahasiswa ke luar negeri.” Yang kita takut, sewaktu mereka pulang ke NTB, lalu nanti doktrin komunis mereka bawa ke sini (Indonesia). Siapa yang akan bertangung jawab? Sekali lagi, mau diapakan masa depan anak-anak pintar di NTB, tapi ideologi bangsa Indonesia hancur,” tambahnya.
Pimpinan Yayasan Maraqittalimat Lombok Timur ini meminta Pemprov berpikir dalam mengirimkan generasi muda NTB ke luar negeri. Apalagi orang yang dikirim, memang sudah berkualitas.
Pandangan berbeda diutarakan Nurdin Ranggabarani yang juga politisi PPP. Menurutnya, tidak perlu ada kekhawatiran tentang dampak negatif dari Polandia. Anak-anak NTB yang dikirim sudah pasti bisa menjaga dirinya dengan baik.
Menurutnya, jangan sampai masyarakat NTB sendiri menebar ketakutan. Apalagi niat gubernur sudah sangat baik. “ Kita sudah banyak bukti. Meski para mahasiswa kita belajar di negara minoritas muslim, aqidah mereka tetap baik-baik saja,” katanya.(zwr)
