MATARAM—Koalisi Warga untuk Lapor COVID-19 (LaporCovid19.org) mengungkapkan adanya intervensi kepala daerah (Kada) untuk mengurangi angka kasus positif Covid-19. Dinyatakan, bahwa kepala daerah tersebut menekan dokter untuk mengurangi tes Polymerase Chain Reaction (PCR) corona.
Salah satu anggota Koalisi Warga untuk Lapor Covid-19, Ahmad Arif melalui akun Twitternya menyebut, salah satu kepala daerah yang melakukan itu adalah NTB. “Lapor Covid-19 mendapat informasi dari sejumlah dokter yang ditekan kepala daerah, agar mengurangi tes PCR dan hanya memakai tes cepat antibodi agar kasus positif di daerah tidak bertambah. Daerah itu meliputi Nusa Tenggara Barat, serta Lamongan dan Kediri, Jawa Timur,” kicau Ahmad Arif, Jumat lalu (3/7/2020).
Terkait itu, radarlombok.co.id meminta klarifikasi kepada Gubernur NTB, Dr Zulkieflimansyah, atas tudingan tersebut, yang dibantah secara tegas, kalau dirinya yang disebut menekan dokter untuk mengurangi tes PCR. “Nggak ada begitu-begitu. Pernah ada seloroh Walikota Mataram, tapi konteksnya bercanda,” jawab gubernur kepada Radar Lombok via aplikasi WhatsApp, Jum’at malam (4/7/2020).
Melalui ujung telepon, gubernur kemudian menuturkan secara lengkap kronologis masalah tersebut. Dirinya memastikan tidak pernah ada tekanan kepada dokter untuk mengurangi tes PCR.
Kota Mataram merupakan daerah yang cukup tinggi ditemukan kasus Covid-19. Bahkan hingga saat ini, kota Mataram masih berstatus zona merah. “Jadi kemarin itu konteksnya kan setiap dites yang dari Mataram itu kan positif, setiap dites hasilnya positif. Oleh karena itu, berseloroh aja (Walikota, red). Ya udah kalau memang gitu, dikurangi aja tesnya kalau emang targetnya bukan untuk disembuhkan tapi untuk banyak-banyakan jumlah. Tapi berseloroh aja, gak ada gitu-gituan,” cerita gubernur.
Gubernur sendiri menyesalkan jika pernyataan yang konteksnya bercanda tersebut, kemudian mencuat di media sosial. Apalagi kepala daerah justru dituding menekan dokter. “Susah juga Medsos ini. Lama-lama kan jenuh juga masyarakat soal Corona,” kata gubernur.
Tingginya angka kasus Covid-19 di Provinsi NTB, bagi gubernur sendiri bukan berarti pemerintah daerah gagal memutus mata rantai penyebarannya. “Karena kita ini kan sudah banyak yang bisa tes PCR. Sumbawa bisa, sekarang Bima bisa, Dompu bisa, di semua rumah sakit bisa. Jadi wajar jumlahnya banyak karena yang melakukan tes banyak, gitu. Oleh karena itu, kalau daerah lain sedikit kasus positif, karena mungkin tesnya gak bisa ditempat mereka. Harus ke Surabaya, ke Jakarta,” jelas gubernur.
Sementara itu, Wali Kota Mataram, H Ahyar Abduh, hingga kini masih belum bisa dimintai konfirmasinya. Namun menurut Juru Bicara Penanganan dan Pencegahan Covid-19 Kota Mataram, I Nyoman Swandiasa. Bahwa Wali Kota tidak mungkin bersikap untuk menekan dokter dan tenaga medis (Nakes).
Ditegaskan bahwa penanganan pasien dan lainnya selalu berpedoman dengan prosedur tetap (Protap). Karena penanganan melalui rapid tes atau swab, tentunya tenaga kesehatan (Nakes) yang lebih memahami. “Tidak ada dokter yang ditekan. Buktinya angka positif (di Mataram) tetap kenaikannya signifikan,” katanya. (zwr/lie)
