MATARAM — Uji coba two gate system untuk penyeberangan dari dan ke Gili Tramena (Trawangan, Meno dan Air) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) terus menuai polemik.
Ketua DPRD KLU, Artadi meminta pemerintah daerah agar mempertimbangkan untuk mencabut kembali kebijakan baru yang diujicobakan sejak Senin lalu (17/10), terkait perubahan rute penyeberangan wisatawan dari Bali.
Kebijakan dimaksud, awalnya wisatawan dari Bali ke Gili menggunakan kapal cepat. Kemudian balik dari Gili ke Bali langsung menggunakan kapal cepat pula. Sementara kebijakan baru untuk balik ke Bali, wisatawan harus ke Pelabuhan Bangsal menggunakan public boat milik Koperasi Karya Bahari (KKB) dengan tarif Rp 20 ribu. Lalu dari Bangsal, baru naik kapal cepat menuju Bali. “Ditarik saja apa yang diturunkan Pak Bupati itu, kalau memang dampak negatifnya banyak. Ini kan viral keluhan-keluhan orang, berarti dampaknya negatif. Bahkan ini sudah sampai dunia internasional,” imbuhnya.
Artadi pun menyayangkan langkah yang diambil pemerintah. Pasalnya itu terkesan terburu-buru dan tidak melibatkan banyak pihak, termasuk pihak legislatif. “Pemerintah daerah sebelum membuat kebijakan itu dikaji dulu kira-kira dampaknya setelah membuat kebijakan apa,” ungkapnya.
Meskipun kata Artadi, hal ini baru diuji coba, tetapi hal ini berdampak luar biasa. Untuk itu, alangkah lebih baik itu dihentikan saja dulu. “Dicabut saja dulu,” pintanya.
Kapolres Lombok Utara, AKBP I Wayan Sudarmanta menginginkan hal yang sama, agar kembali ke peraturan yang sebelumnya. Dimana wisatawan dari Bali dapat diangkut menggunakan kapal cepat langsung ke Gili, dan begitu balik juga bisa langsung dari Gili ke Bali. “Kita tidak ingin persoalan makin meluas,” ujarnya.
Seandainya ada kebijakan yang akan dikeluarkan lagi kata Sudarmanta, sebaiknya itu dilakukan pembahasan terlebih dahulu, dan dilakukan sosialisasi sebelum diberlakukan. “Ini agar tidak terjadi seperti kemarin. Dampaknya sangat besar bagi wisatawan lokal maupun mancanegara,” ucapnya.
Perwira melati dua ini juga mengingatkan bahwa sebentar lagi NTB akan menghadapi event Internasional WSBK, dan juga ada kegiatan KTT G20 di Bali. Dimana kegiatan tersebut jelas akan berdampak pula bagi Lombok Utara.
“Kami berharap agar permasalahan ini diselesaikan bersama, dan saling menahan diri, serta jangan sampai ada perdebatan di depan publik. Apalagi di depan wisatawan. Karena ini akan berdampak pada kunjungan wisata ke wilayah kita ini,” tutupnya.
Anggota DPRD NTB asal KLU, Raden Nuna Abriadi berharap polemik terkait kebijakan rute penyeberangan wisatawan dari Bali ke Gili, tidak terus berlarut-larut. “Jangan sampai polemik ini berkepanjangan,” ucap politisi PDIP ini.
Menurutnya, hal yang paling penting dilakukan dalam kebijakan pariwisata adalah bagaimana memastikan kenyamanan dan keamanan bagi para wisatawan yang berkunjung ke Gili. Karena kebijakan pariwisata yang mengkhawatirkan atau mengganggu kenyamanan, maka para wisatawan akan cenderung mencari destinasi lain untuk berlibur. Sehingga pengelola destinasi pun akan kehilangan potensi PAD yang diharapkan.
Apalagi sebentar lagi WSBK akan berlangsung di Sirkuit Mandalika Sirkuit. Maka dipastikan Gili adalah salah satu destinasi wisata favorit. “Jangan sampai ada kebijakan, justru membuat banyak wisatawan memberikan kesan negatid, dan akhirnya mengurungkan niat berlibur dan menginap di Gili,” ucapnya.
Dia berharap ke depan jika ada kebijakan baru yang hendak dijalankan terkait pariwisata, sebaiknya dilakukan komunikasi intensif dengan semua stakeholder maupun pelaku pariwisata. Dengan begitu, kebijakan yang diterapkan akan minim resistensi dari para pelaku pariwisata.
“Kisruh kebijakan rute penyeberangan dari Bali ke Gili menjadi pelajaran penting bagi Pemda dan pelaku wisata,” imbuhnya.
Lebih lanjut pihaknya menyatakan kalau sudah digelar pertemuan dengan sejumlah pihak untuk mencari solusi terbaik. Baik Pemprov, Pemkab KLU, pelaku wisata dan pihak terkait lainnya. Apapun putusan pertemuan, agar dihormati dan dijalankan sebaik-baiknya oleh semua pihak. “Apapun putusan yang dihasilkan, harus dijalankan semua pihak,” tandasnya.
Anggota DPRD NTB asal KLU lainnya, Junaidi Arif mengaku pihaknya memahami apa yang menjadi keinginan dari Pemkab KLU, terkait kebijakan rute penyeberangan dari Bali ke Gili tersebut. Dengan kebijakan rute satu pintu itu, diharapkan Pemkab bisa mengontrol wisatawan yang masuk dan pergi dari tiga gili tersebut. Selain itu, dengan kebijakan itu akan berdampak terhadap peningkatan PAD bagi KLU. “Kita pahami apa yang menjadi keinginan dari Pemkab KLU,” ungkap Ketua DPW PBB NTB tersebut.
Namun demikian, diharapkan setiap kebijakan terkait pariwisata yang diambil oleh pemerintah, harus tetap memberikan prioritas bagi ketentraman dan kenyamanan bagi para wisatawan. “Jika ada kebijakan yang dirasakan tidak membuat kenyamanan para wisatawan. Tentu itu akan merugikan diri sendiri. Para wisatawan ogah akan kembali berkunjung dan menginap di destinasi tersebut,” ujarnya.
Ke depan, apapun kebijakan pariwisata yang hendak dilakukan Pemkab, sebaiknya mendengarkan masukan dan saran dari berbagai pihak. “Kita ingin pariwisata di KLU terus maju dan berkembang,” jelasnya. (sal/yan/der)
