MATARAM – Sejumlah pengusaha travel haji dan umrah di NTB menolak dengan adanya rencana pemerintah pusat untuk memusatkan embarkasi di Jakarta. Pasalnya, keputusan tersebut menyebabkan membengkaknya biaya umrah dan haji saat ini.
Nantinya dengan embarkasi di pusatkan di Jakarta akan menyebabkan banyak masalah. Pertama tidak efektif lantaran semua daerah berebut tempat yang terbatas, kemudian menambah biaya jamaah hingga 25 persen. Seperti jamaah dari NTB akan menambah biaya penginapan, karena tidak bisa langsung masuk ke asrama haji.
“Kami jelas tidak setuju jika embarkasi haji hanya di Jakarta. Ini membuat biaya haji dan umrah lebih mahal dari harga normal saat ini,” kata Direktur Arofah Mina NTB Nanang Supriadi, Selasa (30/11).
Menurutnya, embarkasi haji juga bisa dilakukan di NTB. Karena fasilitas yang ada di Lombok seperti rumah sakit pendukung, Asrama haji NTB, kantor Bea
Cukai sudah memadai untuk pelayanan jamaah haji. Sehingga tidak hanya berpusat di Jakarta saja, karena beberapa daerah juga memiliki fasilitas yang sama.
“Jamaah haji di NTB ini nomor 3 paling tinggi secara nasional. Jadi Lombok sebagai embarkasi haji sudah layak, tidak perlu di pindah ke Jakarta,” jelasnya. Sebagai informasi, setiap tahun NTB memberangkatkan sekitar 4.400 jamaah Haji. Tingginya minat haji di NTB membuat antrian tunggu mencapai 35 tahun.
Artinya jika mendaftar haji hari ini secara reguler, jamaah harus menunggu 35 tahun. Selain itu, fasilitas yang memadai sebagai embarkasi haji di NTB, ada Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) Lombok juga sudah sangat memadai untuk mendaratnya pesawat berbadan besar yang biasa digunakan membawa jamaah haji.
“Kemarin World Superbike (WSBK) maskapai Qatar Airways bisa landing. Tidak menutup kemungkinan pesawat, seperti Etihad, Saudi Airlines bisa landing,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Persatuan Pengurus Travel Haji dan Umrah (Patuh) TGH Turmuzi mengatakan, pemerintah Arab Saudi kembali membuka ibadah umrah untuk jamaah asal Indonesia. Meski demikian, pemerintah harus memenuhi beberapa hal yang menjadi persyaratan dari vaksin hingga karantina 5 hari. Jika sekarang dengan adanya aturan karantina, hotel tidak boleh di isi penuh, bis harus di isi 50 persen. Ini akan mendongkrak biaya, kalau ini akan terus begini biaya new normal kemarin bisa-bisa mencapai Rp35-50 juta perjamaah.
“Itu paket minimal yang tadinya bisa ditempuh dengan biaya Rp20-25 juta. Kenaikaan itu bisa mencapai Rp10 jutaan nantinya,” ujarnya. (dev)
