JAKARTA–Pemerintah Indonesia senantiasa optimis dalam melakukan transformasi ekonomi, khususnya untuk mencapai visi “Indonesia Maju 2045”.
Walaupun di tengah pandemi, upaya untuk mewujudkan hal tersebut tetap berjalan. Salah satunya dengan merilis Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam hal inipun Indonesia mendapatkan dukungan dari beberapa lembaga ekonomi internasional, salah satunya World Bank.
Hari ini, Rabu (23/6), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengadakan pertemuan secara virtual dengan World Bank Regional Vice President for East Asia and the Pacific (EAP) Victoria Kwakwa.
Kerja sama antara Indonesia dan World Bank telah berjalan selama enam dekade (sejak 15 April 1954) dan menjadi salah satu yang paling signifikan dalam hal pembiayaan, layanan pengetahuan, dan dukungan implementasi. Sejak 2004, dukungan World Bank terhadap Indonesia sudah menuju kepada dukungan untuk pelaksanaan agenda negara ini, konsisten dengan status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah.
Pada April 2021, World Bank Group telah memperbaharui kerja sama dengan Indonesia melalui Country Partnership Framework (CPF) 2021-2025. Hal ini merespon Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sejalan dengan adaptasi kepada kebijakan ekonomi yang dibuat sebagai respon terhadap pandemi Covid-19.
CPF merefleksikan dialog mendalam antara Pemerintah Indonesia dan World Bank Group tentang pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di masa pandemi dan kebutuhan jangka panjang dari Indonesia sendiri.
CPF 2021-2025 terdiri atas beberapa tema, yaitu: gender, digitalisasi, perubahan iklim, inklusi dari wilayah tertinggal. Area kerja samanya terdiri dari empat area, yaitu: (1) Menguatkan daya saing dan ketahanan ekonomi, (2) Meningkatkan dan memperluas suplai dan akses kepada layanan infrastruktur berkelanjutan, (3) Menjaga sumber daya manusia (SDM), dan (4) Menguatkan manajemen aset alami, penghidupan berbasis sumber daya alam (SDA), dan ketahanan terhadap bencana.
Sementara, untuk tujuan pendukungnya dalam CPF adalah menyempurnakan kebijakan dan administrasi untuk mendukung pendapatan lebih tinggi terhadap sektor fiskal, serta menyempurnakan kebijakan yang meningkatkan efisiensi, persamaan, dan efektivitas terhadap belanja pemerintah pusat dan daerah.
Salah satu yang menjadi highlight pembahasan tersebut adalah tentang digitalisasi. Nilai ekonomi digital Indonesia telah meningkat 11% ke US$44 miliar di 2020 dari US$40 miliar di 2019. Ini diproyeksikan akan mencapai US$124 miliar di 2025.
“Potensi digitalisasi ekonomi di Indonesia cukup besar. Banyak orang Indonesia yang memiliki minimal dua smartphone, khususnya generasi muda. Mereka menggunakan itu untuk belajar, belanja, dan sebagainya,” ujar Menko Airlangga.
Potensi kolaborasi dengan World Bank antara lain dengan program dan pelatihan literasi digital untuk menambah keahlian digital, khususnya untuk meningkatkan adopsi teknologi digital untuk UMKM, lalu saling berbagi informasi tentang best practices dalam menciptakan talenta digital dengan negara-negara anggota World Bank lainnya. Juga dalam bentuk asistensi teknis untuk membangun kerangka kebijakan yang bagus dalam rangka menguatkan ekosistem ekonomi digital di Indonesia, serta program capacity building untuk mendukung program talenta digital yang sudah ada di Indonesia.
Kemudian, dibahas juga tentang Indonesia Financial Sector Strengthening Program (IFSSP) Phase III, yang terdiri atas tiga pilar, yakni: stabilitas keuangan, inklusi keuangan, dan respon pertama yang fleksibel.
Program ini untuk mendukung tujuan pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan menurunkan tingkat kemiskinan melalui pengembangan sektor keuangan yang sehat, efisien, dan inklusif.
Di sisi lain, Victoria Kwakwa mengatakan bahwa pihaknya menghargai kerja sama yang sudah terjalin selama ini. Secara khusus, ia mengapresiasi posisi Indonesia yang sedang berada pada tranformasi ekonomi untuk meraih cita-cita bangsa dalam mencapai pendapatan tinggi dan menjadi masyarakat maju.
“Kami mendukung semua program transformasi (yang sedang digulirkan) Indonesia, dan dengan pengalaman kami akan dapat membantu mempercepat implementasi program-program tersebut. Kami akan dapat berbagi pengalaman (yang sudah dilakukan) dengan negara-negara lain seperti Singapura dan Tiongkok,” tutup Victoria.
Turut hadir dalam pertemuan virtual tersebut adalah Tim Asistensi Menko Perekonomian Raden Pardede, World Bank Country Director for Indonesia and Timor-Leste Satu Kahkonen, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral Kemenko Perekonomian Ferry Ardiyanto, Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, Senior Social Protection Specialist World Bank Alessandra Heinemann, dan perwakilan lainnya dari Kemenko Perekonomian serta World Bank. (*/gt)
