MATARAM–Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar pertemuan pertama di awal tahun 2017. Pertemuan yang bertempat di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB, Selasa sore (21/2) tersebut menyikapi lonjakan harga komoditas pangan inti yang menjadi penyumbang inflasi rutin di Provinsi NTB.
Dalam pertemuan tersebut, TPID Provinsi NTB menekankan penyusunan neraca pangan yang akurat dan lebih baik lagi dari sebelumnya. Mulai dari penyusunan neraca pangan, seperti masalah suplai, produksi hingga konsumsi.
“Data komoditas pangan itu tidak lagi tahunan, tapi data itu tersaji setiap bulan di perbaharui,” kata Kepala Perwakilan BI Provinsi NTB, Prijono usai pertemuan bersama angogota TPID NTB, Selasa kemarin (21/2).
Hadir dalam pertemuan TPID Provinsi NTB tersebut, Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setprov NTB, Dr. H. Manggaukang Raba, Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Lombok Barat, Wakodim, dan sejumlah perwakilan SKPD lingkup Pemprov NTB.
Prijono menenkankan pentingnya antisipasi ketersediaan komoditas pangan yang rentan terjadi lonjakan harga dan bisa berdampak terhadap laju inflasi yang cukup tinggi. Jika laju inflasi cukup tinggi, maka tentunya akan berdampak terhadap rendahnya daya beli masyarakat dan ujungnya menambah angka kemiskinan di Provinsi NTB.
[postingan number=3 tag=”ekonomi”]
Karena itu, ketersediaan komoditas pangan hendaknya betul betul diantisipasi. Mulai dari kesiapan produksi, suplai hingga konsumsi masyarakat. seperti misalnya, ketersediaan cabai yang sekarang ini lonjakan harganya cukup tinggi mencapai diatas Rp140 ribu/kg.
Begitu juga dengan harga beras yang saat ini sudah tembus diangka Rp11.500/kg dan sejumlah komoditas pangan lainnya termasuk bawang merah dan bawang putih. “Kita ingin data produksi komoditas pangan utama itu bisa di update oleh SKPD teknis berkaitan dengan produksi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Perekonomian, Setprov NTB, Manggaukang Raba mengatakan, kenaikan harga sejumlah komoditas pangan seperti cabai, beras dan lainnya di bulan Januari cukup tinggi menyebabkan laju inflasi mencapai 1,49 persen yang merupakan inflasi yang tertinggi selama beberapa tahun belakangan ini.
Lanjut Maggaukang, berbagai upaya dilakukan dalam melakukan intervensi kenaikan harga yang cukup tinggi di bulan Februari mendatang. Seperti antisipasi kesiapan produksi,dimana setiap SKPD teknis yang menangani masalah produksi untuk melaporkan data setiap bulan. “Kita minta data SKPD bidang produksi setiap bulan. Tidak lagi seperti sebelumnya yang justru disajikan itu data pertahun,” kata Manggaukang.
Selain itu, Pemprov NTB bersama TPID NTB dan TPID kabupaten/kota secara intens melakukan koordinasi dalam mengantisipasi masalah produksi, distrbusi hingga kebutuhan konsumsi masyarakat setiap bulanya. Sehingga pasokan kebutuhan pangan, tidak lagi terhambat apalagi sampai terkesan stok kosong yang bisa menyebabkan harga menjadi melonjak tinggi. “Berbagai intervensi yang kami siapkan bersama TPiD NTB dan SKPD teknis lainnya, kami optimis laju inflasi di bulan Februari tidak setinggi Januari,” ujarnya.
Dalam pertemuan TPID Provinsi NTB tersebut, beberapa rekomendasi yang dihasilkan diantaranya, pentingnya menyusun neraca beberapa komoditas inflasi secara lebih akurat, dengan periode data bulanan. Selain itu, peran pemerintah dalam mengatur tata niaga pangan perlu diperkuat, mengingat tingginya harga komoditas pangan di NTB terindikasi karena banyaknya arus komoditas pangan yang keluar NTB.
Akses informasi harga pangan kepada masyarakat perlu diperluas. Saat ini informasi harga pangan sudah tersedia untuk lingkup Kota Mataram dan Kota Bima, yang dapat diakses di website www.hargapangan.id. Kedepan, diharapkan informasi harga pangan di NTB dapat lebih terintegrasi hingga ke seluruh pasar di Kab/Kota yang ada di Provinsi NTB. (luk)
