SELONG—Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) memberikan bantuan rehab rumah tidak layak huni kepada masyarakat di Desa Suradadi, Kecamatan Terara. Bantuan sendiri diserahkan secara simbolis oleh Ketua TP PKK Lotim, Hj Supinah Bin Dachlan, kepada Ketua TP PKK Desa Suradadi, Baiq Suciani.
“Pada tahun 2017 ini PKK Lotim mendapat jatah untuk membantu rehab rumah tidak layak huni sebanyak 30 rumah. Namun yang terealisasi pada tahap pertama baru sebanyak 10 unit saja, tersebar diseluruh Lombok Timur,” ungkap Supinah, yang juga isteri Bupati Lotim, HM Ali Bin Dachlan, Senin (22/4).
Sebelumnya PKK juga telah memberikan bantuan Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH) kepada masyarakat yang berada di Kecamatan Labuhan haji. Sehingga pada tahap kedua nantinya, TP-PKK Lotim masih melakukan pendataan kepada masyarakat mana yang layak mendapat bantuan RTLH dari pemerintah. “Jumlah bantuan yang diberikan pemerintah untuk masing-masing rumah sebanyak Rp 10 juta,” terang Supinah.
Bantuan rehab RTLH sendiri sambungnya, ditujukan kepada masyarakat yang benar-benar tidak berdaya seperti orang tua, dan atau masyarakat yang benar-benar miskin. ”Jadi saya memiliki kriteria khusus untuk masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan RTLH ini,” jelas Supinah.
Selain memberikan bantuan RTLH, TP-PKK Lotim juga turut aktif mengentaskan kemiskinan, seperti bidang kesehatan dan lainnya, untuk membantu program Pemda Lotim. “Ada 10 program yang kita jalankan saat ini. Tak hanya itu, semua pekerjaan di dinas, kita juga ikut membantu,” terangnya.
Disampaikan, sejak 2016 hingga 2017, TP-PKK Lotim sudah memberikan bantuan RTLH kepada masyarakat sebanyak 75 unit, yang tersebar di seluruh Lotim. “Tahun 2016 lalu kita memberikan bantuan sebanyak 30 unit yang berasal dari Pemda, dan 15 unit berasal dari TP-PKK. Sedangkan tahun 2017 ini kita memberikan sebanyak 30 unit RTLH,” beber Supinah.
Guna mendapatkan masyarakat yang menjadi sasaran bantuan RTLH, pihaknya mengaku tidak mendapatkan data dari dinas atau desa. Melainkan TP-PKK Lotim langsung turun ke lapangan mencari masyarakat yang memang benar-benar berhak untuk diberikan bantuan. Mengingat seringnya terjadi pemalsuan data yang diberikan kepada TP-PKK Lotim.
”Proposal yang diusulkan oleh Pemerintah Desa sering kali tidak sesuai dengan kriteria yang PKK miliki. Sehingga akan lebih bagus jika PKK sendiri yang mencari secara langsung,” pungkas Supinah. (cr-wan)
