PRAYA-Puluhan warga Desa Batunyala Kecamatan Praya Tengah, menggedor Kantor Bupati Lombok Tengah, kemarin (17/10).
Mereka menuntut agar Bupati HM Suhaili FT memberi sanksi Kepala Desa Batunyala, Harianto atas kecerobohan dan kecurangannya dalam pemilihan kepala dusun (pikadus). Harianto dituding telah berlaku curang dalam pemilihan itu. Di mana banyak masyarakat tidak mengetahui pemilihan itu.
Tiba-tiba, kepala desa melantik 10 kadus terpilih. Di mana dalam pelantikan itu juga dilakukan tidak transparan. Kepala desa sendiri mengundang dengan alasan akan dilakukan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Tetapi faktanya, dilakukan pelantikan 10 kadus. ‘’Ini yang membuat kami kecewa kepada kepala desa ini,’’ ungkap Saparudin.
Karenanya, warga meminta agar bupati memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan itu. Pihaknya berharap agar Pemkab Lombok Tengah merespon masalah ini secepatnya. Jika tidak, maka akan terus menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Sebab, banyak di antara pimpinan mereka saat ini tidak disetujui masyarakat. ‘’Kami minta kepada bupati agar segera bertindak,’’ ujarnya.
Akan tetapi, warga yang dimotori Ketua LSM Formapi NTB, Ichsan Ramdani ini, tak ditemui siapa pun di kantor bupati. Setelah menunggu beberapa jam, akhirnya massa yang sudah kesal langsung menuju pendopo bupati di jalan Basuki Rahmat. Mereka kembali berorasi dengan membuka baju.
Ramdani sendiri mengaku kecewa dengan sikap Pemkab Lombok Tengah, yang tak menghargai aspirasi rakyatnya. Sedari awal, Ramdani mengaku sudah meminta baik-baik jadwal pertemuan. Pihaknya sudah bersurat ke DPRD Lombok Tengah, untuk difasilitasi bertemu dengan bupati mengadukan persoalan itu.
Oleh dewan, mereka menyetujui permintaan warga itu untuk difasilitasi. Dewan berjanji akan mempertemukan warga denan Pemkab Lombok Tengah. Tetapi, meski sudah lama menunggu di kantor bupati, tak ada satu pun pejabat yang menemui mereka. ‘’Ini yang membuat kami kesal. Pemkab Lombok Tengah ini sama sekali tak menghargai rakyatnya,’’ kesal Ramdani.
Karenanya, Ramdani langsung mengajak warga ke pendopo bupati. Menurutnya, telah terjadi kecurangan pada pilkadus Batunyala. Kepala desa setempat sengaja memilih orang yang tidak direstui masyarakatnya. Sehingga terjadi polemik di tengah masyarakat.
Pemilihan itu juga, katanya, telah melanggar peraturan bupati, peraturan daerah dan peraturan Menteri Dalam Negeri. Di samping itu, Camat Praya Tengah H Sahri juga tidak merekomendasikan pemilihan tersebut. Sehingga terindikasi ada permainan kepala desa dalam pilkadus itu. ‘’Inilah yang mau kami adukan, tapi tidak ada satu pejabat pun yang menemui kami di kantor bupati ini. Makanya kami langsung ke pandopo bupati,’’ gurutunya.
Setelah berorasi dengan membuka baju, barulah Sekda Lombok Tengah H Nursiah menemui massa. Mereka kemudian diajak kembali ke kantor bupati. Tapi kemudian ditemui di ruang Banmus Kantor DPRD Lombok Tengah.
Nursiah berjanji akan menyelesaikan persoalan itu secepatnya. Dia mengaku sudah mengkonfirmasi Camat Praya Tengah dan Kades Batunyala. Mereka sudah sepakat akan membicarakan masalah itu dengan pemda. ‘’Hari ini (kemarin, Red) saya sudah telepon camat dan kadesnya. Mereka sepakat akan datang hari ini. Tapi untuk permasalahan warga ini akan kita diskusikan lagi pada hari Rabu besok,’’ janji Nursiah. (cr-met)
