MATARAM – Kader Partai Demokrat yang mau maju di Pilkada 2024, diinstruksikan agar mengikuti dan memberikan kontribusi maksimal di Pileg 2024.
Kebijakan itu menjadi kesepakatan bersama dalam rapat pimpinan daerah (Rapimda) DPD Partai Demokrat NTB pekan lalu. Di mana, kader diminta menyumbang kursi dahulu di parlemen, sebelum maju Pilkada 2024. Mengingat, raihan kursi saat Pileg akan sangat menentukan skema koalisi saat Pilkada. Diketahui, pemungutan suara Pileg 14 Februari 2024. Sementara Pilkada 27 November 2024.
Terkait hal tersebut, Anggota DPRD NTB dari Demokrat TGH Mahalli Fikri mengaku tetap pada komitmen tidak mencalonkan diri pada Pileg 2024. Ia memilih tetap fokus untuk mempersiapkan diri bertarung di Pilkada Lombok Barat 2024. “Tidak mestilah kita harus maju di Pileg. Karena tentu akan menyulitkan dan memberatkan bagi kader,” tegas mantan Ketua DPD Demokrat NTB ini, Rabu (19/10).
Bukan tanpa alasan dirinya mengatakan hal demikian. Pasalnya, tahapan penyelenggaraan Pileg dan Pilkada 2024 sangat berdekatan. Terpaut 8 bulan untuk pemungutan suara.
Selain itu, biaya politik yang akan dikeluarkan untuk keperluan pencalonan di Pileg dan Pilkada dipastikan tidak kecil. Sehingga kader tidak akan mampu melakukan hal tersebut. “Mustahil kader bisa membiayai dua hal itu sekaligus,” tandasnya.
Terkecuali, partai menyediakan pendanaan bagi kader, entah di Pileg atau Pilkada. Dengan demikian, kader itu tidak akan terlalu terbebani dengan biaya politik yang terbilang sangat besar. “Kalau partai mau sediakan biaya sih tidak ada masalah. Tapi kan tidak ada pembiayaan dari partai. Inikan jadi masalah,” ucap Ketua Komisi II DPRD NTB tersebut.
Untuk itu ia berpandangan, berkontribusi maksimal bagi partai dalam meraih kursi di Pileg, tidak mesti harus mencalonkan diri. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk berkontribusi maksimal. Misalnya, membantu caleg lain yang diusung Demokrat di Pileg. Sebab itu, ia berencana akan menemui DPP terkait persoalan tersebut.
Sehingga diharapkan, ada solusi terkait hal tersebut. Dengan demikian, kader bisa tetap berkontribusi maksimal bagi kemenangan di Pileg, namun tidak menyulitkan kader yang mau maju di Pilkada. “Hal seperti ini masih perlu kita diskusikan bersama,” tandasnya.
Menanggapi pernyataan Mahalli, Wakil Ketua DPD Demokrat NTB Kholid Karyadi mengatakan, kader yang mau maju di Pilkada, tetap harus maju di Pileg. Itu adalah keputusan Rapimda beberapa hari lalu. Dan itu keputusan final dan mengikat.
Rencananya, keputusan Rapimda itu akan diteruskan ke DPP Demokrat di Jakarta. “Kepatuhan kader terhadap keputusan partai itu wajib dan keputusan partai tidak dapat dikritisi di luar arena yang seharusnya,” terangnya.
Ia menilai, pernyataan Mahalli menunjukan sikap post power syndrome. Sebagai bagian dari Anggota Fraksi Partai Demokrat, seharusnya Mahalli hadir di Rapimda. Sehingga yang bersangkutan bisa berdialektika dengan baik di arena Rapimda. “Bukan hadir sebentar, pulang begitu saja. Hanya sekadar penghapus kewajiban,” tandasnya.
Sebab itu, pihaknya menyayangkan sikap yang ditunjukkan Anggota Faksi Partai Demokrat aktif dan sekaligus mantan Ketua DPD Demokrat NTB tersebut. “Tidak boleh ada kader partai yang merasa lebih besar dari partai. Apalagi secara pribadi sampai merasa layak kritisi hasil Rapimda,” lugasnya. (yan)
