TNP2K Dampingi NTB Turunkan Kemiskinan

MATARAM – Tim Nasional Percepat Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) memilih Provinsi NTB dan Sumatera Selatan untuk diberikan pendampingan, dalam hal pengentasan kemiskinan.

Pasalnya, kedua provinsi tersebut dinilai sangat lamban menurunkan angka kemiskinan meski anggaran setiap tahun banyak dikucurkan.

Menurut Kepala Unit Advokasi Daerah TNP2K Muhammad Arif Tasrif, dipilihnya NTB sebagai model percontohan pendampingan karena selama ini dinilai tidak tepat dalam menurunkan angka kemiskinan. “Anggaran besar, tapi sangat lambat. Makanya tahun ini kita dampingi,” ujarnya kepada Radar Lombok usai menemui Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin, Rabu kemarin (26/10).

Pendampingan ini lebih ditekankan pada penganggaran dan program pengentasan kemiskinan. Intervensi program penting dilakukan untuk benar-benar membuat sebuah program tepat sasaran. Pasalnya, salah satu penyebab lambannya pengentasan kemiskinan di NTB selama ini berbagai program tidak tepat sasaran.

Saat ini lanjutnya, data kemiskinan di NTB sudah valid dan dalam bentuk by name by addres. Dengan begitu, dipastikan program-program yang akan ditelurkan ke masyarakat miskin tidak akan terjadi lagi salah sasaran. “Kita pakai data terpadu, nama dan alamat orang miskin jelas.Kenapa dia disebut miskin juga jelas. Seringkali selama ini orang miskin butuh pangan, tapi yang dikasi malah program bedah rumah, jadi tidak nyambung,” katanya.

Untuk NTB, selain mendampingi pemprov, TNP2K juga akan mendampingi Kabupaten Lombok Utara dan Dompu. Apabila pendampingan ini berhasil, maka akan diterapkan juga formulanya ke kabupaten/kota yang lain. “Kita akan temukan formula penanggulangan kemiskinan itu, karena selama ini kan belum ada,” imbuhnya.

Sinergitas program antara kabupaten/kota dengan pemprov juga sangat penting menjadi perhatian. Arif Tasrif meyakini, apabila ada sinergitas yang baik maka berbagai program akan berjalan maksimal dan pengentasan kemiskinan bisa dilakukanlebih cepat.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB Ridwan Syah menambahkan, berdasarkan hasil evaluasi, diakui bahwa pengentasan kemiskinan lambat karena banyak program tidak tepat sasaran. Hal itu disebabkan selama ini pemprov tidak memiliki data valid tentang kemiskinan.  Dengan adanya pendampingan dari TNP2K, Ridwan Syah yakin tahun depan angka kemiskinan bisa diturunkan. “Setiap tahun besar anggaran untuk turunkan kemiskinan, tapi tidak banyak kemiskinan bisa kita turunkan,” terangnya.

Pada tahun 2015 lanjutnya, anggaran pengentasan kemiskinan lebih dari Rp 800 miliar. Kemudian tahun 2016 juga lebih dari Rp 600 miliar. Pertumbuhan ekonomi juga sangat tinggi mencapai 9,9 persen, namun angka kemiskinan malah masih tinggi dan tidak berdampak signifikan.

Saat ini Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bisa diwujudkan dengan sisa waktu dua tahun. Ridwan Syah berharap banyak dari adanya pendampingan TNP2K. “Kita juga kurang focus selama ini, kedepan satu SKPD harus jelas tugasnya dalam membantu pengentasan kemiskinan,” katanya. (zwr)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid