SELONG—Para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Lombok Timur (Lotim) sejauh ini dianggap masih belum begitu diberikan perhatian oleh pemerintah daerah. Disisi lain, para TKI merupakan pahlawan devisa bagi negara dan daerahnya sendiri.
Meski demikian, sejauh ini TKI Lotim selalu dihadapkan dengan sejumlah masalah. Terutama para TKI illegal ini. Baru baru ini, peristiwa memilukan kembali menimpa sejumlah TKI. Dimana kapal yang mereka tumpangi karam di perairan Batam. Hal ini menyebabkan sejumlah TKI Lotim harus meregang nyawa.
“Lotim ini lumbung TKI. Bahkan daerah ini sebagai pemasok TKI terbesar di Indonesia setelah Indramayu,” kata anggota DPRD Lotim, H. Maidi, Selasa (8/11).
Maidi yang juga Ketua Partai Gerindra Lotim mengaku sangat menyayangkan sejumlah kejadian yang menimpa para TKI Lotim. Para TKI ini lanjutnya, harus dihargai, mengingat mereka ini merupakan pahlawan devisa. Namun ungkapan Pahlawan devisa yang melekat dalam diri TKI, ternyata tak seindah dengan nasib yang mereka alami. Selama ini pemerintah kurang begitu memberikan perhatian kepada para TKI. “Selama ini para TKI banyak yang tidak diberdayakan. Lihat saja sendiri, gimana perlakuan terhadap para TKI,” katanya.
Banyak masyarakat Lotim yang memilih menjadi TKI katanya, karena berbagai faktor. Diantaranya adalah terjadinya kesenjangan ekonomi, pendidikan, dan sulitnya mencari lapangan kerja di daerah sendiri. Disisi lain, mereka juga menginginkan penghidupan yang lebih layak untuk keluarganya. “Salah satu pikiran mereka, ya pergi sebagai TKI, baik itu ke Malaysia, Timur Tengah dan negara lainnya,” lanjut Maidi.
Dia pun berharap ke pemerintah, terutama Dissosnakertrans Lotim, memberikan bimbingan dan pelatihan bagi para TKI yang keluar negeri. Sebab, budaya di luar negeri itu jauh berbeda dengan negara asal para TKI. “Sejauh ini masih lemah pendidikan yang diberikan kepada para TKI. Ini yang kita sayangkan,” sebutnya.
Dijelaskan, banyaknya TKI illegal di Lotim, disebabkan karena proses pengurus administrasi yang selama ini masih dipersulit. Sehingga hal ini pun dimanfaatkan oleh para calo untuk merekut mereka sebagai TKI illegal. Karena tergiur dengan tipu daya calo, mereka pun akhirnya memilih untuk menjadi TKI illegal, karena selain prosesnya cepat, mereka juga tidak dibebankan biaya yang besar. “Mau mereka secara resmi tapi di persulit, sehingga mereka pun memilih jalan pintas,” lanjutnya.
Untuk itu katanya, pemerintah harus memberikan kemudahahan terkait proses keberangkatan para TKI ini. Dissosnakertran juga harus menindak tegas para calo yang tidak resmi. Keberadaan Satgas penanganan TKI di Dinas itu diminta agar bekerja lebih maksimal.
Jika ditemukan calo illegal, sebaiknya mereka di proses hukum. Untuk melakukan itu, dinas terkait agar memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum. “Para TKI pendidikannya lemah, sehingga mereka gampang tergiur. Kalau kita berani tindak tegas, pasti calo ini akan berfikir juga. Dinas sosial harus turun jemput bila ke lapangan. Jangan hanya menunggu laporan,” tutup Maidi. (lie)
