MATARAM – Warga NTB yang memilih menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) illegal masih banyak.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, H Wildan menilai, masih maraknya TKI illegal bukan semata-mata kesalahan pemerintah. “Kalau kita sudah maksimal bekerja, kesimpulan saya sejauh ini sih penyebab maraknya TKI illegal ya karena salahnya masyarakat itu sendiri,” ujar Wildan kepada Radar Lombok, Rabu kemarin (6/9) mengomentari tertangkapnya sejumlah TKI illegal asal NTB di Batam.
Dikatakan, masyarakat ingin menjadi TKI secara instan. Padahal, semuanya membutuhkan proses seperti kelengkapan berkas. Bahkan untuk bisa ke Bali saja, harus ada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang disiapkan. Pikiran instan masyarakat tersebut, menurut Wildan tidak lepas dari Sumber Daya Manusia (SDM) itu sendiri. “Banyak pendidikan masyarakat kita rendah, sehingga seringkali salah pemahaman. Kejadian-kejadian buruk yang menimpa TKI illegal seharusnya dijadikan pelajaran. Ini orang TKI ilegal meninggal malah dianggap takdir semata,” katanya.
Menurut Wildan, SDM NTB memang rendah. Hal itu juga terbukti dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB yang masih bawah. Selama pendidikan dan pengetahuan rendah masih ada, maka akan sulit memberantas TKI illegal.
