Tipis Kemungkinan UMK Kota Mataram Naik

Hariadi (ALI/RADAR LOMBOK)

MATARAM—Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram belum berbicara banyak terkait dengan pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) Tahun 2021. Utamanya berkaitan dengan keinginan serikat pekerja yang meminta adanya kenaikan upah.
Namun disisi lain, asosiasi pengusaha mengusulkan tidak ada kenaikan. Karena kondisi perekonomian yang terpuruk akibat pandemi covid-19. “Kita belum bisa berandai-andai. Ini kan kita mau rapat dulu dengan dewan pengupahan,” ujar Kepala Disnaker Kota Mataram, Hariadi kepada Radar Lombok di Mataram, kemarin.
Menurutnya, penting untuk mengetahui dan mendengarkan masukan dari dewan pengupahan. Karena dewan pengupahan anggotanya dari sejumlah perwakilan. Mulai dari perwakilan serikat pekerja. Lalu juga dari gabungan pengusaha dan lainnya. “Kita dengarkan dulu nanti masukannya seperti apa. Pasti nanti ada dinamika kalau rapat dilaksanakan,” katanya.
Terpenting kata dia, keinginan dan masukan dari masing-masing pihak akan dengarkan. Lalu juga ditampung untuk selanjutnya menentukan keputusan yang akan diambil. “Tetap kita perhatikan itu,” ungkapnya2
Kendati demikian, penentuan UMK tidak bisa dilakukan sembarangan. Penentuannya menggunakan rumus yang sudah menjadi ketentuan. Yaitu harus mengacu dengan kondisi yang ada. Kemudian penentuannya bisa dipengaruhi oleh inflasi dan tingkat ekonomi masyarakat. “Memang ada rumusnya penentuan UMK. Kita tidak bisa keluar dari sana,” terangnya.
Untuk waktu pelaksanaan rapat bersama dewan pengupahan. Kegiatan rapat tahap awal sudah dilaksanakan bersama dewan pengupahan. Pertemuan tersebut membahas beberapa persiapan untuk UMK Kota Mataram. “Belum ada keputusan apa-apa. Ini masih pertemuan awal untuk menyatukan persepsi tentang UMK. Karena November ini harus sudah ada itu keputusan tentang UMK Kota Mataram,” jelasnya.
Hasil pembahasan UMK tahun 2021 lalu diserahkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Kemudian menunggu penentuan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) yang diumumkan di Bulan Desember. “Ke Provinsi dulu diserahkan hasilnya. Nanti dari hasil UMP itu baru diumumkan UMK masing-masing kabupaten/kota akan menyerahkan pembahasan UMK di bulan November,” imbuhnya.
Untuk besaran UMK, disnaker kata dia tidak ada penekanan. Karena seluruhnya berdasarkan realita kondisi perekonomian saat ini. Oleh karenanya, kendati UMK belum dibahas dengan dewan pengupahan. Cukup sulit untuk menaikkan UMK tahun 2021. “Iya kalau kita lihat kondisi sekarang. Memang agak berat untuk menaikkan UMK. Kita dasarnya kan harus melihat kondisi yang sekarang,” ungkapnya.
Oleh karenanya, disnaker tetap memprediksi. Besaran UMK masih sama dengan tahun ini. Yaitu sebesar Rp 2.184.385. “Paling tidak besarannya itu tetap. Tapi bisa saja nanti ada kesepakatan antaran SPSI dan Apindo. Kita belum tahu dan kita hanya memfasilitasi saja,” jelasnya.
Terpisah, Asisten II Setda Kota Mataram, H Mahmudin Tura mengatakan, untuk UMK tahun 2021 segera dibahas antara Disnaker dan Dewan Pengupahan. “Kapan mulai dibahas saya belum terima informasinya. Tapi Oktober biasanya sudah mulai untuk dibahas oleh disnaker,” katanya. (gal)