MATARAM—Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Dr. H. Rosiadi Sayuti mendorong industri jasa keuangan yang ada di Provinsi NTB untuk lebih inovatif, sehingga jangakauan layanan keuangan bisa menyentuh lebih luas kalangan masyarakat hingga pedesaan.
“Lembaga keuangan perlu memiliki inovasi agar bukan hanya pengusaha saja yang mengakses perbankan, tapi ibu-ibu rumah tangga di pedesaan juga bisa mengakses industri keuangan utamanya perbankan,” kata Rosiadi saat membuka seminar keuangan yang digelar Otoritas Jasa Keuanga (OJK) Provinsi NTB bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) NTB dan industri keuangan di NTB, Senin kemarin (24/10) bertempat di Atrium Lombok Epicentrum Mall (LEM).
Hadir juga Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setprov NTB, Dr. H. Manggaukang Raba, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB, Prijono, Ketua Kadin NTB, Herry Prihatin serta puluhan pimpinan lembaga jasa keuangan yang ada di Provinsi NTB.
Rosiadi mengatakan, perlu strategi khusus yang harus dilakukan oleh lembaga jasa keuangan untuk meningatkan usia dewasa yang ada di Provinsi NTB terlayani akses keuangan. Seperti melakukan inovasi dan kreasi dalam memberikan rangsangan kepada masyarakat agar tertarik untuk menabung ataupun menggunakan asuransi berinvestasi di pasar modal.
“Perbankan mungkin bisa ada program program menarik bagi masyarakat agar mereka tertarik membuka rekening untuk menabung ataupun yang lainnya,” ujar mantan Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB ini.
Seminar yang mengambil tema ‘peran industri jasa keuangan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah’ ini Rodiasi juga meminta seluruh kepala SKPD yang tergabung dalam TPAKD untuk bersinergi bersama industri keuangan sebagai salah satu upaya dalam menekan angka kemiskinan.
“Perlu ada gerakan bersama untuk memasyarakatkan inklusi keuangan ini hingga ke pelosok pedesaan. Sehingga ekonomi masyarkat bisa tumbuh positif di sektor riil,” ujar Rosiadi.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi NTB, Yusri mengatakan saat ini akses keuangan dewasa secara nasional baru mencapai 36 persen dari jumlah total penduduk dewasa. Ini artinya masih banyak masyarakat di Indonesia termasuk didalamnya Provinsi NTB yang masih sedikit tersentuh layanan industri keuangan.
Terlebih lagi target pemerintah pusat pada tahun 2019 nanti, menargetkan minimal 75 persen penduduk di Indonesia usia dewasa terlayan akses keuangan. Untuk mencapai 75 persen tersebut, berbagai elemen di NTB butuh kerja keras untuk meningkatkan inklusi keuangan. “Industri keuangan bisa bersinergi dengan SKPD untuk meningatkan rasio jumlah penduduk yang terakses industri keuangan,” kata Yusri.
Menurut Yusri, semakin banyak masyarakat yang bisa mengakses industri keuangan, maka akan berdampak terhadap pertumbuhan perekonomian di suatu daerah. Karena masyarakat bisa meminjam uang di perbankan, menabung, berinvestasi secara aman di lembaga yang diakui negara.
Yang jelas, sambung Yusri lembaga industri keuangan yang ada di NTB mulai dari perbankan, lembaga pembiayaan, jasa asuransi, pasar modal dan lainya memiliki komitmen kuat untuk ikut membangun perekonomian di NTB menjadi lebih baik dan maju. “Saya optimis, kalau industri keuangan bisa bersinergi dengan SKPD, maka akan mampu menekan jumlah angka kemiskinan di NTB,” kata Yusri. (luk)
