Tindaklanjuti Temuan Ombudsman, Pemkab Lotim Bentuk Tim Evaluasi BPNT

EVALUASI :Rapat evaluasi penyaluran BPNT Lotim yang dipimpin Bupati Lotim, HM Sukiman Azmy, kemarin. (M.Gazali/Radar Lombok)

SELONG –  Pemkab Lombok Timur membentuk tim sosialisasi dan evaluasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang saat ini ditemukan ada penyimpangan dalam penyalurannya bahkan sekarang dibidik oleh Polda NTB. Pembentukan tim ini juga tak lain untuk menindaklanjuti temuan Ombudsman RI Perwakilan NTB dimana persoalan BPNT paling banyak di Lotim.

Senin (22/2), Bupati Lotim HM. Sukiman Azmy menggelar  rapat evaluasi dan koordinasi terkait penyaluran (BPNT) yang ditujukan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Rapat ini juga sebagai upaya memperbaiki penyaluran program di waktu mendatang.” Berdasarkan hasil  investigasi Ombudsman terkait penyaluran program Sembako, Lotim mendapat sejumlah catatan. Diantaranya  ada E-Warung yang menentukan jenis dan jumlah bahan pangan yang dijual ke KPM. E-Warung sudah menerima paket bahan pangan dari penyuplai sesuai dengan perjanjian, dengan waktu pembelian sudah ditentukan,” beber Sukiman.

Kondisi itu menyebabkan KPM tidak bebas memilih jenis dan jumlah sesuai kebutuhan. Kondisi ini bertentangan dengan pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial nomor 20 tahun 2019 tentang penyaluran BPMT. 

Catatan berikutnya adalah kualitas dan kuantitas pangan yang buruk dan tidak sesuai jumlah. Kenaikan nilai BPNT dari Rp 150.000 menjadi Rp 200.000 tidak diikuti bertambahnya bahan pangan sehingga ini bertentangan dengan prinsip 6T yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi.” Selain itu,  sejumlah E-Warung juga tidak memenuhi syarat dalam pedoman umum bantuan Sembako. Banyak E-Warung yang tidak menjual bahan pangan sebagai salah satu syarat pendirian,” ungkapnya.

Pedoman umum menyebutkan bahwa E-Warung menjual bahan pangan untuk KPM dan non KPM. Walaupun E-Warung tidak harus menyediakan seluruh jenis bahan pangan, namun minimal harus menyediakan jenis bahan pangan yang termasuk sumber karbohidrat, sumber protein hewani, dan satu jenis bahan pangan lainnya. 

Tidak kompetennya E-Warung berdampak pada kualitas bahan pangan yang dijual oleh E-Warung ke KPM, sebab tidak melalui proses pengecekan kualitas.” E-Warung baru mengetahui saat KPM menyampaikan keluahan terhadap kualitas bahan pangan yang diterimanya. Kaitan dengan itu Ombudsman RI mempertanyakan BRI selaku bank penyalur dalam menetapkan, membina, mengawasi dan melakukan evaluasi terhadap E-Warung,” ungkap Sukiman.

Catatan lainnya adalah adanya oknum pendamping Sosial BSP kecamatan yang melaksanakan tugas bertentangan dengan Peraturan Menteri Sosial nomor 20 tahun 2019 tentang penyaluran BPNT dan pedoman umum program Sembako. Pendamping tidak melaksanakan tugasnya sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri sosial nomor 20 tahun 2019 tentang penyaluran BPNT dan pedoman umum program Sembako, dan pasal 38 Permensos no 20 tahun 2019 tentang tugas pendamping bantuan sosial kecamatan.” Berdasarkan catatan tersebut saya  memutuskan akan mengambil langkah perbaikan agar sesuai dengan Permensos dan Pedoman Umum Program Sembako dengan evaluasi keberadaan seluruh e- warung dengan membuat Tim Evaluasi e-warung dan  Tim Sosialisasi. Dengan upaya tersebut diharapkan e-warung, TKSK, dan pendamping PKH memahami tugas dan wewenangnya berpedoman pada aturan yang ada,” tegasnya.(lie)