Timses Pathul-Nursiah Sesali Pelantikan 60 Kepsek

Bahaudin Ahmad (M Haeruddin/Radar Lombok)

PRAYAPelantikan 60 kepala sekolah (kepsek) untuk tingkatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dilakukan Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri, Kamis (23/6) menuai sorotan dari berbagai kalangan. Kritikan pedas datang karena pelantikan tersebut dianggap banyak kejanggalan.

Berbagai permasalahan muncul di permukaan, mulai dari adanya salah seorang pegawai yang mendapatkan undangan untuk pelantikan. Namun ternyata sampai di lokasi pelantikan, nama yang bersangkutan tidak tertera. Persoalan ini memunculkan kesan jika mutasi yang dilakukan kali ini asal comot saja dan jauh dari komitmen peningkatan mutu pendidikan.

Kritikan pedas bahkan datang dari tim sukses Pathul-Nursiah, Bahaudin Ahmad. Dia menilai, pelantikan 60 kepsek ini menunjukan bahwa komitmen pemda untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul hanya angan-angan semata. Mutasi kapala SMP yang dilakukan Pemkab Lombok Tengah kemarin jauh dari komitmen untuk memajukan pendidika. Itu terlihat dari pengangkatan kepala SMP yang terkesan asal comot tanpa pernah menilai kompetensi calon kepsek yang dilantik,” sesal Bahaudin Ahmad kepada Radar Lombok, Jumat (24/6).

Menurut tokoh muda NU ini, Pemkab Lombok Tengah sendiri sudah berkomitmen untuk mengangkat kepala sekolah dari guru penggerak sebagaimana program pusat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI yang dimulai sejak 2020 lalu.  Namun faktanya, mutasi yang dilaksana itu malah kepala sekolah yang sudah memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) di-nonjob-kan. Kemudian mengangkat kepala sekolah baru yang belum memiliki NUKS dan tidak bersertifikat guru penggerak. ‘’Bahkan, terindikasi ada guru yang tidak jelas prestasi dan kualifikasinya diangkat menjadi kepala sekolah,” sesal Relawan Bintang Sembilan Pathul-Nursiah ini.

Baca Juga :  Satlantas Buka Program ‘SIM Ngabuburit’

Pria yang akrab disapa Obok ini menegaskan, kenyataan tersebut tentu akan membuat pendidikan Lombok Tengah semakin miris. Disdik seolah membuat kegaduhan karena tidak ada gunanya guru yang sudah ikut pelatihan memiliki NUKS dan sertifikat guru penggerak kalau tidak difungsikan. “Hal itu akan menjadikan pendidikan Lombok Tengah semakin tidak bermutu. Apalagi kita semua tahu bahwa IPM Lombok Tengah pada 2021 masih urutan ketujuh dari 10 kabupaten atau kota yang ada di Provinsi NTB,” tambahnya.

Bila dilihat dari data Badan Pusat Stastik Provinsi NTB, sambung Obok, pergerakan IPM Lombok Tengah seolah stagnan sejak 2019 yang hanya mendapat nilai 66,36 dan 2020 hanya 66,43 serta pada 2021 hanya 66,72. “Pergerakannya sedikit sekali, itu sama saja stagnan tidak terjadi pergerseran,” kritiknya.

Terkait dengan hal itu, maka pihaknya meminta Disdik Lombok Tengah harus benar-benar segera berbenah dan bertanggung jawab atas kondisi yang terjadi di lapangan saat ini. Jangan sampai peserta didik atau generasi masa depan penerus Lombok Tengah jadi berantakkan akibat dari carut marutnya mutasi ini. “Jangan sampai anak didik menjadi korban karena ketidak mampuan dan ketidak jelasan sistem yang ada di Disdik Lombok Tengah,” geramnya.

Baca Juga :  Giliran Pungli Prona Semoyang Diusut

Kepala Disdik Lombok Tengah, H Lalu Idham Halid yang dikonfirmasi menjelaskan, jika pelantikan yang dilakukan pemda sudah sesuai aturan. Pihaknya juga banyak melantik kepala sekolah yang sudah memiliki NUKS meski saat ini NUKS tidak menjadi syarat utama dalam menentukan kepala sekolah. “Jadi dalam mutasi ini sudah dilakukan evaluasi. Kalau ada kepala sekolah yang bagus, maka kita tetapkan. Kemudian sudah ada juga guru-guru penggerak yang sudah masuk jadi kepala sekolah yang kita akomodir. Untuk yang tidak memiliki NUKS karena sudah tidak berlaku lagi NUKS,” terangnya.

Idham menegaskan, guru penggerak sudah memiliki SIM untuk menjadi kepala sekolah. Tapi dari dinas tentu melihat dari kepangkatannya. “Kalau masalah ada yang datang karena mendapat undangan tapi tidak dilantik bagi saya itu hanya kesalahan teknis saja,” terangnya. (met)