MATARAM—Polda NTB secara resmi telah membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Pangan. Tim ini dibentuk untuk memonitor dan mememastikan bahwa stok pangan atau kebutuhan pokok di NTB dalam kondisi aman dan terpenuhi.
Kapolda NTB, Brigjen Pol Firli mengatakan, dari pantauan yang sudah dilakukan, pihaknya belum mendapatkan adanya spekulan atau penimbun pangan atau kebutuhan pokok di NTB. “Untuk sementara ini belum ada,” ujarnya saat memberikan keterangan di Mataram, kemarin (7/5).
Kartel-kartel yang pernah diungkap oleh kepolisian selama ini, disebutnya lebih banyak terjadi di pulau Jawa, khususnya Jakarta. Sehingga di NTB kata mantan Dirreskrimsus Polda Jawa Tengah ini, belum ditemukan pelaku penimbunan bahan pokok. “Di NTB sampai dengan hari ini belum termonitor kejahatan-kejahatan yang seperti ini,” katanya.
Meski demikian, dirinya mengaku sudah memerintahkan Dirreskrimsus Polda NTB selaku Ketua Tim Satgas Pangan, harus melakukan jaminan tersedianya stok pangan ini. Tentunya dengan cara mengecek distribusi barang kebutuhan pokok.
Disamping itu, pihak kepolisian juga akan memastikan ketersediaan barang-barang pokok yang beredar di tengah masyarakat, baik itu di pasar tradisional maupun supermarket dan hypermarket.
“Bahwa barang yang beredar ini harus sehat untuk digunakan oleh masyarakat, dan sehat untuk beredar. Itu sesuai dengan merk, tanggal kadaluarsanya. Itu yang ingin kita pastikan agar jangan sampai terjadi penyimpangan,” tegasnya.
Lantas, apa yang sudah dilakukan oleh Tim Satgas Pangan ini? Kembali Kapolda mengatakan, tim bentukan kepolisian tersebut saat ini sedang melakukan penyelidikan terhadap beberapa tempat. Misalnya titik produksi barang dilakukan dimana? Kemudian lalu lintas atau alur logistik barang-barang kebutuhan pokok ini juga disisir. ” Termasuk juga pihak-pihak yang bertindak selaku distributor, pedagang dan pengecer. Nanti yang akan kita lakukan semacam Sidak lah,” imbuhnya.
Pihaknya juga mengaku sudah sepakat dengan Wakil Gubernur NTB, dan Divisi Regional Bulog, yang menyebut bahwa akan dilakukan aksi atau kegiatan seperti operasi pasar.
“Tapi saya sudah sampaikan ke Dinas Perdagangan dan Bulog, bahwa operasi tersebut harus tepat sasaran. Jangan sampai yang kita lakukan operasi pasar kepada orang-orang yang membeli dalam jumlah banyak. Tapi ternyata untuk berjualan juga. Itu yang tidak boleh terjadi,” tandasnya. (gal)
